lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Isu penundaan Pemilu 2024 masih terus merebak.
Hingga membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu turut buka suara.
Dikutip dari Kompas.com, Adian mempertanyakan pendapat dari sejumlah pejabat dan elite partai politik yang menggembar-gemborkan wacana tersebut dan dengan terang-terangan mengklaim analisis big data bahwa rakyat menginginkan adanya penundaan pemilu.
Ia juga mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya menginginkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survei atau analisis big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan," beber Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).
Lebih jauh, dia berpendapat jika kehendak rakyat diukur dari suara partai serta berdasarkan kursi perwakilan di parlemen melalui seluruh struktur partai, maka kecil kemungkinan masa perpanjangan presiden untuk disetujui.
Baca: Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pasalnya, politisi PDIP-P tersebut mengungkapkan bahwa partai yang menokal wacana penundaan pemilu mayoritas menguasai kursi parlemen dengan total 388 kursi, sedangkan yang setuju hanya 187.
Sedangkan, Adian menyebut jika kehendak rakyat diukur melalui survei, dia mengatakan hasil survei LSI Denny JA menampilkan sebanyak 70,7 persen masyarakat menolak wacana tersebut, sedangkan hanya 20,3 persen yang setuju.
"Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB), dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan Big Data, maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak," imbuhnya.
Kondisi tersebut membuat Adian mempertanyakan pendapat beberapa elite partai politik yang menyebut berdasarkan big data masyarakat setuju dengan penundaan pemilu.
Dia mempertanyakan mana alat ukur yang terpercaya terkait kehendak rakyat soal penundaan pemilu.
"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen, sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik," ujar Adian.
Adian menilai hasil beberapa lembaga survei nasional justru menyajikan data yang lengkap dari responden atau masyarakat.
Baca: Wacana Pemilu Diundur Belum Direspon Jokowi, PDI-P: Presiden Sedang Jalankan Skala Prioritas
Sedangkan, hasil dari big data dinilai hanya disampaikan dalam pernyataan politisi atau pejabat tanpa publikasi resmi yang jelas serta rinci.
"Di semua media, hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60 persen mendukung, 40 persen menolak. Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?," tanya Adian.
Dia juga menilai paparan big data tidak menjelaskan secara ilmiah mengenai tolak ukur untuk menyimpulkan bahwa masyarakat menyetujui penundaan pemilu.
"Metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktunya berapa lama. Jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut. Apakah lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Siber atau apa sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail," ucap Adian.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)
Baca lengkap soal penundaan pemilu di sini
