lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022), dikutip dari Kompas.com.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” sambung dia.
Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Namun pembahasan itu untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran.
Rapat digelar pada 14 dan 27 September 2021 lalu.
Jokowi juga meminta agar masa kampanye tidak terlalu lama.
Kemudian, Presiden juga meminta agar jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024 tidak terlalu panjang.
“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” ungkap Mahfud.
Baca: Mahfud MD
Baca: Ir H Joko Widodo (Jokowi)
Lebih lanjut, Jokowi meminta dirinya, Tito, dan Budi Gunawan untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan DPR guna menentukan jadwal pemilu.
Berdasarkan rapat di Kemenko Polhukam pada 17 September 2021 dan 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara pada 8 atau 15 Mei 2024.
“Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR,” ungkapnya.
Seperti diketahui, usulan penundaan pemilu pertama kali dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Kemudian, Partai Golkar dan PAN juga menyampaikan narasi yang sama.
Lalu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
