Polri Tegaskan Pelanggar Karantina Bakal Dikenakan Pidana Penjara dan Denda hingga Rp 100 Juta

Dedi mengimbau semua pihak disipilin mematuhi protokol kesehatan. Dirinya juga mengingatkan soal konsekuensi hukum jika melanggar kekarantinaan.


zoom-inlihat foto
covid-indonesia-003.jpg
TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA
Pasien positif covid-19 yang menjalani karantina saat terlihat dari jendela kamarnya di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Polri tidak akan segan menindak pelaku pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen (Pol) Dedi Prasetyo.

"Siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran kekarantinaan dari hulu hingga hilir akan dilakukan tindakan tegas," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/2/20222).

Dedi mengimbau semua pihak disipilin mematuhi protokol kesehatan. 

Dirinya juga mengingatkan soal konsekuensi hukum jika melanggar kekarantinaan.

Pelanggar bakal dikenakan pidana penjara dan denda hingga Rp 100 juta.

"Ada berbagai macam regulasi dilanggar, yaitu Pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan itu hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Kalau ada penyuapan lebih tinggi lagi bisa dikenakan pasal korupsi," kata dia.

Ilustrasi pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit
Ilustrasi pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit (Kompas.com)

Dedi mengatakan, Kapolri sudah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk membentuk tim mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan.

Kini, penyidik masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan.

Meski demikian, jika memang ditemukan alat bukti, penyidik tak segan menetapkan tersangka.

"Tim sedang bekerja, sudah melakukan komunikasi, koordinasi, verifikasi, dengan berbagai pihak mulai keimigrasian, kekarantinaan kesehatan kemudian Satgas Covid-19, pengelola bandara hingga petugas di bandara, sampai dengan ke hulunya adalah pihak PHRI yang mengelola jasa hotel tempat WNA maupun WNI yang karantina," ujar Dedi.

Di sisi lain, beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan terjadi karena adanya blank area dari warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) saat keluar pesawat hingga menuju Imigrasi.

Blank area tersaebut diduga kemudian membuat potensi terjadinya pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan.

"Terjadi transaksional sehingga WNA dan WNI yang harusnya karantina di tempat yang sudah disiapkan tapi tidak dilakukan," kata dia.

Baca: Covid-19 Varian Omicron

Baca: Jokowi Instruksikan Kapolri Usut Mafia Karantina : Beberapa Orang Asing Komplain ke Saya

Untuk mengurasi hal tersebut, Dedi mengatakan, Aplikasi Monitoring Karantina Presisi dapat menjadi alat pengawasan digital bagi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Meski demikian, ia juga menegemukakan bahwa diperlukan kerja sama dari stakeholders lainnya seperti Satgas Covid-19 dan TNI melakukan pengawasan secara konvensional.

Aplikasi Monitoring Karantina Presisi berguna untuk mengawasi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia dari mulai tiba hingga ke lokasi karantina.

Beberapa lokasi pintu masuk ke Indonesia baik bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara (PLBN) sudah menggunakan aplikasi itu.

"Saat ini baik dan efektif aplikasi ini. Namun demikian perlu di-cover pengawasan manual," kata dia.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR KARANTINA COVID-19 DI SINI











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved