lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kasus Omicron di Indonesia semakin hari kian meningkat.
Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 15 Januari 2022 menunjukkan total ada sebanyak 748 kasus varian Omicron.
Namun sebelumnya pada 12 Januari 2022 terdapat 572 kasus Omicron di Indonesia.
Dari 748 kasus tersebut, sebanyak 569 di antaranya merupakan pasien yang memiliki riwayat melakukan perjalanan ke luar negeri.
Sedangkan sisanyam yaitu 155 merupakan transmisi lokal.
Selain tiu, ada 1.800 kasus "probable" Omicron yang masih diteliti.
Baca: Covid-19 Varian Omicron
Lantaran itulah, pemerintah memprediksi kasus Omicron di Indonesia akan melonjak tinggi.
Puncak kasus Omicronn diprediksi akan terjadi pada bulan akhir Februari atau pertengahan Maret mendatang.
“Beberapa yang kami amati, berangkat seperti kasus Covid di Afsel (Afrika Selatan), puncak gelombang Omicron ini berada di pertengahan Februari hingga awal Maret ini,” jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Negara, Minggu (16/1/2021).
Melihat kondisi tersebut, pemerintah akan menerapkan sejumlah peraturan.
Hal itu dilakukan guna menekan laju kasus Omicron di Indonesia.
Salah satu peraturan yang akan diterapkan ialah kembali work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Baca: Kasus Covid-19 Meningkat di Ibu Kota, Jakarta Diprediksi Jadi Medan Perang Utama Hadapi Omicron
Jika memungkinkan, perusahaan dihimbau untuk melaksanakan WFH 100 persen.
"Kami mengimbau kalau di kantor tak perlu 100 persen ya tak usah 100 persen hadir. Jadi diatur saja dilihat situasinya apakah dibikin 75 persen untuk dua pekan ke depan," ucap Luhut.
Luhut mengungkapkan setiap perusahaan dapat melakukan asesmen sesuai keadaannya masing-masing guna menentukan peraturan WFH.
Jika tidak mengganggu produktivitas, pilihan WFH harus dilakukan.
"Kita serahkan pada pimpinan perusahaan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya mengimbau opsi tersebut bisa diambil. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kasus tetap terkendali," sambungnya.
Tak hanya itu saja, pemerintah juga menegaskan untuk menunda perjalanan ke luar negeri, terkecuali jika memiliki urusan penting.
Baca: Guna Cegah Lonjakan Kasus Omicron di Indonesia, IDI Minta Pintu Kedatangan dari LN Diperketat
Imbauan tersebut berlaku bagi seluruh pihak, termasuk pegawai pemerintahan.
"Presiden meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri. Hanya kalau betul-betul perlu saja baru pergi ke luar negeri," tambahnya.
"Malah, pejabat-pejabat pemerintah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu kedepan ini," beber Luhut.
Luhut pun menjelaskan pihaknya mencoba memaksimalkan metode daring atau "online" dalam menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat di pemerintahan.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)
Baca lengkap soal Omicron di sini
