Partai Rakyat Adil Makmur Datangi KPK, Sampaikan Bukti Tambahan Bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir

Partai Rakyat Adil Makmur membawa bukti-bukti dari pembelian tes PCR maupun tes antigen yang dianggap meresahkan masyarakat.


zoom-inlihat foto
Luhut-Binsar-Panjaitan-menko-marves-2A.jpg
instagram.com/luhut.pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/1/2022) siang.

Prima membawa sejumlah bukti tambahan mengenai dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR.

“Kami DPP Prima sudah janjian dengan tim telaah KPK untuk membawa data tambahan terkait keterlibatan bisnis PCR yang kemarin sudah banyak disebut itu, Menkomarves dan Menteri BUMN pak Erick Thohir,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Prima Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, dikutip dari Kompas.com.

“Hari ini kami bawa data tambahannya untuk meneruskannya ke tim telaah KPK,” ucap dia.

ILUSTRASI. Petugas medis melakukan tes swab PCR kepada warga di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (23/7/2021).
ILUSTRASI. Petugas medis melakukan tes swab PCR kepada warga di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (23/7/2021). (Tribunnews/Herudin)

Terkait dugaan bisnis PCR ini, Prima juga melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir ke KPK, Kamis (4/11/2021).

Alif menjelaskan, pihaknya membawa bukti-bukti dari pembelian tes PCR maupun tes antigen yang dianggap meresahkan masyarakat.

Baca: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan

Mengenai keterkaitan antara pembelian tes PCR masyarakat dengan perusahaan dua Menteri tersebut, Alif enggan memberi keterangan lebih lanjut.

“Kemarin banyak disebut, mereka (Luhut dan Erick) punya perusahaan yang terlibat dalam bisnis PCR ini, punya perusahaan yang terkait dengan bisnis PCR ini,” ujar Alif.

“Nanti mungkin tim telaah KPK yang bisa menjawab soal itu (dugaan keterlibatan dua menteri tersebut),” tutur dia.

Dalam laporan ini, Prima menyoroti ketidakpatutan seorang pejabat yang masih aktif namun terlibat dalam bisnis PCR tersebut.

“Yang jadi persoalan adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan, tidak patut pejabat yang sekarang masih berkuasa, terkait dalam dugaan bisnis PCR ini atau antigen,” tutur dia.

Dugaan ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut.

Lalu, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI).

GSI adalah laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menampik kabar soal keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen, serta skrining Covid-19.

"Sama sekali tidak benar. ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan," kata Jodi kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Jodi menegaskan Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera.

"Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," imbuh dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menampik Erick terlibat dalam bisnis tes PCR.

Ia mengakan, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR adalah tendensius, sebab PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) hanya melakukan 700.000 tes PCR.







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved