lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sebanyak 1,6 juta aparatur sipil negara (ASN) terancam kerja di rumah.
Mayoritas ASN tersebut merupakan tenaga pelaksana atau administrasi.
Dikutip dari Tribunnews, rencana itu berkaitan dengan adanya reformasi birokrasi.
"Nanti kalau tidak bisa kami tingkatkan profesionalitasnya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Senin (20/12/2021).
ASN yang bekerja di kantor hanya eselon 1 dan 2 guna memangkas birokrasi.
ASN tersebut akan bertugas menjadi pemimpin dan mengorganisir percepatan perizinan dan pelayanan publik.
Baca: Aparatur Sipil Negara (ASN)
Baca: Cara Cek Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap II pada Laman Sscasn.bkn.go.id
Tjahjo Kumolo menyebut ada sekitar 1,6 juta ASN yang perlu dibenahi.
Upaya pembenahan itu dilakukan dengan mengalihkan ASN tenaga pelaksana menjadi tenaga pendidikan.
Kendati begitu, jumlah tenaga pelaksana yang begitu besar tidak bisa langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon.
Lantaran perlu anggaran yang cukup besar.
"Nanti pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya," sambungnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara saat ini terdapat 1,56 juta tenaga pelaksana.
Angka tersebut merupakan 38 persen dari total ASN 4,08 juta orang.
Baca: Alasan Novel Baswedan Terima Tawaran dari Kapolri Listyo Sigit untuk Jadi ASN Polri
Baca: Arti Kode PL P TL TH pada Pengumuman Hasil SKD CPNS 2021 di sscasn.bkn.go.id
Terancam Kerja dari Rumah hingga Pensiun
Sampai saat ini, setidaknya ada 1,6 juta pelaksana dalam komposisi 4,2 juta ASN.
"ASN kita dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 4,2 juta. Tapi 1,6 juta itu adalah tenaga pelaksana. Kan enggak mungkin tenaga pelaksana itu langsung seperti (di) BUMN dipensiunkan, dipesangon," kata Tjahjo dalam acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yang ditayangkan YouTube Kemenpan RB pada Senin (20/12/2021).
"Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan pasti akan pusing kalau seandainya 1,6 juta harus dapat pesangon. Saya kira 1,5 tenaga pelaksana administrasi ini (akan) mulai ditata," imbuhnya.
Salah satu caranya ialah melalui program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sebanyak 1 juta tenaga pelaksana itu diperuntukkan bagi PPPK.
"Sekarang ada 1 juta PPPK untuk guru. Kemarin (tenaga PPPK) diambilkan dari 1,5 hampir 1,6 (tenaga pelaksana)," ujarnya.
Keputusan tersebut ia yakini dapat membantu ASN meningkatkan profesionalitasnya.
Tjahjo menegaskan lebih baik para tenaga pelaksana bekerja di rumah hingga pensiun jika tidak bisa meningkatkan profesionalitasnya.
Sebagai gantinya, menempatkan ASN eselon I dan II sebagai organisator dalam mempercepat perizinan dan pelayanan kepada publik.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)
Baca lengkap soal ASN di sini
