Anggaran Disunat, MPR Desak Jokowi Copot Sri Mulyani, Kemenkeu Beri Jawaban

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kecewa dan marah terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


zoom-inlihat foto
menteri-keuangan-sri-mulyani-indrawati-10.jpg
KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kecewa dan marah terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kemarahan tersebut didasari dua alasan.

Pertama, pemangkasan anggaran MPR oleh Sri Mulyani.

Kedua, ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa rapat dengan MPR.

Lantaran hal tersebut, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Jokowi memecat Sri Mulyani.

Fadel mengatakan, kehadiran menteri keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan sejumlah hal.

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR, dapat dijelaskan sebagai berikut," kata Yustinus membuka penjelasannya seperti dikutip dari Kompas.com, pada Rabu (1/12/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Tribunnews/JEPRIMA)

"Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan," terang Yustinus.

Sementara pada agenda rapat kedua Sri Mulyani dan MPR, Yustinus menjelaskan bahwa sang atasan harus kembali menunda pertemuan karena secara bersamaan ada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

"Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," ujar Yustinus.

Baca: Sri Mulyani Buka-bukaan Anggaran PON XX Papua Habiskan APBN Rp 10,43 Triliun, Ini Rinciannya

Baca: Sri Mulyani Kejar Utang 3 Anak Presiden Soeharto, Ini Besaran Nominalnya

Yustinus kemudian menjelaskan soal pemotongan anggaran MPR oleh Kementerian Keuangan. 

Menurutnya, penghematan terpaksa dilakukan Sri Mulyani sebagai bendahara negara karena ada pengalihan dana untuk pemulihan dampak Covid-19.

Tujuannya, untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 T menjadi Rp 96,86 T), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 T), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah

"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali," kata Yustinus.

Yustinus menambahkan, banyak anggaran instansi pemerintah juga mengalami pemotongan demi membantu masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," ucap Yustinus. 

Lantaran adanya beberapa penyesuaian tersebut, membuat anggaran MPR juga perlu direvisi, dengan tetap mengakomodir jalannya program-program di MPR. 

"Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," tutup Yustinus.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved