Jokowi Minta Penerbitan Pinjaman Online Ditunda : 68 Juta Rakyat Terdaftar, Uang Berputar Rp 260 T

Tercatat, ada sekitar 68 juta rakyat Indonesia terdaftar sebagai pengguna akun fintech.


zoom-inlihat foto
fintech01.jpg
Tribunnews.com
Ilustrasi Fintech.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melakukan penundaan penerbitan izin financial technology (fintech) pinjaman online (pinjol) baru.

Langkah tersebut ditempuh atas instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar, Jumat (15/10/2021).

"OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate usai rapat, dikutip dari Kompas.com.

"Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru," tuturnya.

Kepada jajarannya, Presiden menginstruksikan agar penyalahgunaan pinjol segera ditindak tegas.

Terlebih, ada sekitar 68 juta rakyat Indonesia terdaftar sebagai pengguna akun fintech.

"Lebih dari 260 triliun omzet atau perputaran dana yang ada di dalamnya," ujar Johnny.

Tim Krimsus Satreksrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek kantor fintech penyedia pinjaman online ilegal di Sedayu Square Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (13/10/2021).
Tim Krimsus Satreksrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek kantor fintech penyedia pinjaman online ilegal di Sedayu Square Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (13/10/2021). (Dok. Polres Metro Jakbar)

Johnny mengatakan, saat ini ada 107 pinjaman online legal yang telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah naungan OJK.

Sementara, selama 2018 hingga hari ini, tercatat ada 4.874 akun pinjaman online ilegal yang telah ditutup oleh Kominfo.

Pada tahun 2021, ada 1.856 akun pinjol yang ditutup, yang tersebar di website, Google PlayStore, YouTube, Facebook, Instagram, hingga file sharing.

Baca: Pinjaman Online Ilegal Makan Banyak Korban, Polisi Siap Berantas

Baca: Maraknya SMS Tawaran Pinjaman Online dari Fintech Ilegal Perlu Diwaspadai, Mengapa?

Johnny memastikan pemerintah bakal bersikap tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjol ilegal atau atau yang tidak terdaftar.

Selain moratroium izin dari OJK dan Kominfo, Presiden juga menginstruksikan Kapolri untuk menindak pelaku penyalahgunaan pinjol, dengan mekanisme penahanan, penindakan, dan proses hukum lainnya.

"Sekali lagi Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan cepat," kata Johnny.

"Di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian RI akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjol tidak terdaftar," kata dia.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved