Kontroversi Penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN oleh Jokowi

Jabatan ketua Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio.


zoom-inlihat foto
Ketua-Umum-PDI-Perjuangan-Megawati-Soekarnoputri.jpg
Tribunnews/Jeprima
Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan Pimpinan Ikhwanul Muballighin Mudjib Khudori di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hari ini, Rabu (13/10/2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 mengenai BRIN, disebutkan bahwa jabatan ketua Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio.

Susunan Dewan Pengarah BRIN tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

"Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila," demikian bunyi Pasal 7 Ayat (2) Perpres.

Lalu, wakil ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi.

Adapun sekretaris dan anggota Dewan Pengarah dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi paling banyak tujuh orang.

Penunjukan Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN karena posisinya sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP memicu kontroversi di tengah publik.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai hal itu tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum.

"Tidak ada dasar hukum posisi Dewan Pengarah dalam struktur organisasi BRIN termasuk dalam UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek atau Sisnas Iptek. Memang ada dalam RUU HIP. Tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah di-drop dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021), dikutip dari Kompas.com.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan Pimpinan Ikhwanul Muballighin Mudjib Khudori di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan Pimpinan Ikhwanul Muballighin Mudjib Khudori di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). (Tribunnews/Jeprima)

Menurut Mulyanto, dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN dan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non-Departemen tidak dikenal jabatan Dewan Pengarah.

Jabatan Dewan Pengarah pada BRIN diketahui baru ada seiring Perpres Nomor 33 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 28 April 2021.

Baca: Megawati Digugat Rp 40 Miliar oleh 4 Anggota DPRD Samosir, Ini Alasannya

Baca: Sebar Hoaks Megawati Koma, Hersubeno Arief Dilaporkan kepada Polisi oleh PDIP DKI Jakarta

Ia mengatakan, BRIN tidak butuh jabatan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya.

"Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal," kata Mulyanto.

"Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi. Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri," sambungnya.

Megawati Disebut Penggagas BPIP

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, penempatan ketua Dewan Pengarah BPIP secara ex officio sebagia ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat.

Pasalnya, riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila.

"Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (3/5/2021).

Hasto mengatakan, Megawati adalah seorang ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi.

"Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia," ungkap Hasto.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

 











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved