Viani Limardi

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Viani Limardi adalah mantan kader (PSI) Partai Solidaritas Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Jabodetabek untuk Teman Jokowi.

Perempuan yang memiliki keturunan Makassar-Tionghoa ini dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 25 November 1985.

Berdasarkan lama DPRD Provinsi DKI Jakarta, Viani memiliki kediaman di Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Viani Limardi disebut memiliki ketertarikan di dunia politik dan hukum.

Ia sempat berkegiatan di Jangkar Solidaritas PSI sejak 2017 sebelum menjadi anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Di sana, ia aktif membantu melakukan advokasi hukum untuk membela hak-hak masyarakat Indonesia.

Viani juga kerap menyuarakan permasalahan HAM, perempuan, minoritas, lingkungan, hingga ketidakadilan masyarakat.

Ia juga mempunyai pengalaman yang mumpuni dalam mengajukan uji materi (Judicial Review) terhadap peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.

Dirinya pun pernah menjadi Ketua Bidang Hukum Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI).

Viani lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu tahun 2019 dengan mendapat total sekitar 8.700 suara.

Viani Limardi telah dipecat dari jabatan anggota DPRD DKI Jakarta dan dari PSI. (1)

Baca: Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Baca: Profil Viani Limardi, Anggota DPRD DKI yang Dipecat PSI karena Diduga Gelembungkan Dana Reses

Sebelum masuk dalam dunia politik, Viani Limardi telah mengenyam pendidikan di beberapa universitas, antara lain:

• Columbia University (2002-2004)

• Xiamen University (2004-2006)

• Universitas Pelita Harapan, sarjana hukum (2006-2011) (2)

Berikut adalah perjalanan karier Viani Limardi sebelum dirinya bergabung sebagai anggota DPRD DKI Jakarta:

• Legal Assistant PT MARSH Indonesia (2011-2012)

• Legal Staff PT Jaya Proteksindo Sakti (2012-2013)

• Associate Supramono Vyori Santoso Law Office (2013-2014)

• Lawyer Jangkar Solidaritas (2017-)

• Partner Setiarto and Partners Law Firm (2014-) (2)

DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memecat Viani Limardi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus kader PSI karena sejumlah pelanggaran.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni menandatangani langsung surat pemecatan Viani Limardi pada 25 September 2021.

Dalam surat tersebut, Viani disebut telah melakukan pelanggaran pada tiga pasal Aturan Perilaku Anggota Legislatif PSI.

PSI menilai, Viani melanggar Pasal 4 angka 3 Aturan Perilaku Anggota PSI lantaran tidak mematuhi Instruksi DPP PSI setelah pelanggaran peraturan sistem ganjil genap di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 12 Agustus 2021.

Viani sempat membuat heboh ketika melakukan pelanggarakan aturan ganjil genap itu.

Hal itu terbukti dari sebuah video yang viral memperlihatkan dirinya marah-marah tak terima saat polisi menilangnya.

“Nanti saya akan protes, saya yang bikin aturannya (sistem ganjil-genap)," kata Viani, Kamis (12/8/2021).

Selanjutnya, DPP PSI juga menyebut Viani tidak mematuhi instruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan Covid-19.

PSI menilai Viani melanggar Pasal 11 angka 7 Aturan Legislatif Legislatif PSI 2020.

Terakhir, PSI menyatakan Viani telah menggelembungkan pelaporan penggunaan dana APBD untuk reses atau sosialisasi sebagai anggota DPRD pada 2 Maret 2021.

Hal tersebut melanggar pasal 5 angka 3 Aturan Perilaku Anggota Legislatif PSI.

Selain itu, Viani juga melanggar instruksi DPP PSI terkait keikutsertaan sekolah kader dan kelas bimbingan teknis PSI pada 16 Juli 2021. (1)

Baca: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)

Baca: Belum Terima Surat Pemecatan Resmi dari PSI, Viani Limardi Tetap Hadiri Rapat Paripurna DPRD DKI

(TribunnewsWiki.com/Septiarani)