lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) PDI Perjuangan (PDIP) akan diserahkan secara penuh pada Kongres V partai itu.
Partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu akan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai yang mencuri start dengan mendeklarasikan capres pada tahun ini.
Seperti penetapan sebelumnya, ketua umumlah yang berhak menentukan siapa yang akan maju ke kursi capres dan cawapres.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan memberikan sanksi kepada anggota atau kader yang ikut dalam deklarasi capres sebelum PDIP menetapkan sosok yang bakal diusung.
Baca: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Baca: Sebut Pemimpin Jangan hanya di Medsos, Puan Diduga Sindir Ganjar Pranowo?
"Atas dasar hal tersebut, manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi. Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," kata Hasto, dilansir oleh Tribunnews.com, Selasa (21/9/2021).
Kendati PDIP tidak menjelaskan alasan dibalik pemberian sanksi tersebut, pernyataan itu keluar setelah adanya deklarasi serentak para relawan atau pendukung Ganjar Pranowo (Sahabat Ganjar) yang dilakukan di 17 negara pada Minggu (19/9/2021).
Ketujuh belas negara tersebut meliputi, UEA, Perancis, Spanyol, Austria, Hongkong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, dan USA.
Mengenai pernyataan PDIP itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyetujui langkah yang diambil partai tersebut.
Baca: Blak-blakan Bongkar Nominal Gaji Anggota DPR, Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP
Baca: Respons Ganjar Pranowo Terkait Penangkapan Budhi Sarwono oleh KPK, Minta ASN Jaga Integritas
Ia pun mengatakan sosok capres pengganti Presiden Joko Widodo sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP.
"Kalau urusan capres itu full sesuai dengan Kongres V PDI Perjuangan, semuanya ada di ketua umum, itu sudah clear. Jadi soal indisipliner, terus kemudian dihukum itu tindakan yang bagus, setuju saya," papar Ganjar Pranowo, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (21/9/2021).
Lebih jauh, Ganjar Pranowo juga menjelaskan tidak tahu tentang para pendukungnya yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres selanjutnya.
Meski Ganjar merupakan kader partai berlogo kepala banteng itu, ia mengatakan sedang berfokus menangani kasus Covid-19 dan permasalahan ekonomi masyarakat selama pandemi ini.
"(Soal deklarasi) Oh nggak, saya ini kader partai. Saya kader partai, tidak tahu mereka siapa. Tugas saya lebih kepada mengurus (penanganan) Covid-19, terus kemudian kalau Covid-19 sudah baik, mulai saya bicara ekonomi recovery-nya bagaimana usaha mulai jalan, sekolah mulai pembukaan."
"Jadi konsentrasi saya sebenarnya lebih pada urusan ini, ngurusin Covid-19 dan bagaimana recovery-nya. Urusan Pilpres itu sesuai kongres, itu urusannya bu Mega, urusan ketua umum," kata Ganjar.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)
Baca selengkapnya tentang Ganjar Pranowo di sini.
