Kasus Polusi Udara di Jakarta, Jokowi hingga Anies Baswedan Divonis Bersalah

Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, divonis bersalah


zoom-inlihat foto
polusi-jakarta.jpg
(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)
Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan sejumlaj gugatan warga negara atas polusi udara di Jakarta.

Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, divonis bersalah atas pencemaran udara di Ibu Kota.

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri, saat membacakan putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021), dikutip dari Kompas.com.

Dalam pembacaan putusan, majelis hakim menghukum kelima tergugat untuk melakukan sejumlah langkah memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Majelis hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup, dengan tujuan melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Majelis hakim menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi.

Kemudian, Gubernur DKI Jakarta dihukum untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Kuasa hukum penggugat, Ayu Eza Tiara menilai kepentingan berpihak pada kepentingan seluruh warga dalam mendapatkan udara bersih.

“Di sini ada beberapa putusan yang dikabulkan sebagian. Hakim menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia di sana namun yang lainnya terpenuhi," kata Ayu.

Polusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta
Polusi udara terlihat di langit Ibu Kota Jakarta, Selasa (8/6/2021). Melalui platform pengukur kualitas udara Iqair.com yang merilis kualitas udara, Jakarta masuk 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menempati urutan ke 4.

Dirinya menilai putusan tersebut  tepat dan bijaksana mengingat dari proses pembuktian di persidangan sudah sangat jelas.

Bahwasanya pemerintah telah melakukan kelalaian dalam mengendalikan pencemaran udara.

Ayu mengatakan para tergugat seharusnya dapat menerima kekalahannya dengan bijaksana dan memilih fokus untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kondisi udara daripada melakukan hal yang sia-sia seperti upaya hukum perlawanan banding maupun kasasi.

“Dan perlu kami tegaskan kembali bahwa tim advokasi Koalisi Ibukota sangat terbuka untuk turut serta dalam perbaikan kualitas udara di Jakarta, serta Banten dan Jawa Barat. Kami juga akan mengawal agar pemerintah betul-betul menuntaskan kewajibannya,” tutur Ayu.

Baca: Jokowi Tegur Kapolri Terkait Kasus Penghapusan Mural Berisi Kritik ke Pemerintah

Baca: Jokowi Teken PP Baru, PNS Bolos Kerja Bakal Kena Pemotongan Tunjangan hingga Pemecatan

Seorang penggugat, Khalisah Khalid, mengaku lega karena pengadilan bisa menjadi jalan untuk warga yang ingin mendapatkan keadilan.

“Kami berharap para tergugat tidak mengajukan banding, karena yang kami gugat sesungguhnya adalah untuk kepentingan, kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara, termasuk generasi mendatang agar mendapatkan kualitas hidup yang baik,” ujar  Khalisah.

Gugatan soal polusi udara Jakarta itu diajukan 32 warga yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019.

Mereka menggugat tujuh pihak, yakni Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Mereka meminta para tergugat untuk bisa mengendalikan pencemaran udara di kawasan Ibu Kota dan sekitarnya.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR POLUSI UDARA DKI DI SINI











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved