Jokowi Teken PP Baru, PNS Bolos Kerja Bakal Kena Pemotongan Tunjangan hingga Pemecatan

Presiden Joko Widodo secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)


zoom-inlihat foto
pns91211111.jpg
dok. ist
Ilustrasi PNS


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dalam aturan tersebut, disebutkan soal kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar.

Ada 17 hal yang menjadi kewajiban PNS, termasuk masuk kerja dan menaati jam kerja.

"PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan," demikian bunyi Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2021.

PNS yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja dapat dikenai hukuman disiplin hingga pemberhentian.

"Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS (Grafis Tribun Style)

Kemudian, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja juga bakal diberhentikan dengan hormat.

Adapun pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Sanksi berat lainnya yang menanti yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Baca: Simak Kisi-kisi Lengkap Materi SKD CPNS 2021 Beserta Passing Grade dan Syarat-syaratnya

Baca: Hal-hal yang Perlu Anda Ketahui tentang SKD CPNS 2021: Kisi-kisi Soal hingga Penentuan Kelulusan

Sanksi tersebut dijatuhkan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam 1 tahun.

Lalu, pembebasan sebagai jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam 1 tahun.

PP Nomor 94 Tahun 2021 juga mengatur mengenai hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran sedang, berupa pemotongan tunjangan.

Hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan dijatuhkan terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam 1 tahun.

Lebih lanjut, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun.

Lalu, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.

Sementara, hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan tertulis, diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun.

Selanjutnya, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam 1 tahun.

Adapun, sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam 1 tahun.

"Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan," demikian bunyi Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR PNS DI SINI











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Johanis Tanak

    Johanis Tanak adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Rasamala Aritonang

    Rasamala Aritonang adalah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Viral Video 14 Detik Pasangan

    Polisi sebut perekam dan penyebar video viral 14
  • Abu Tumin

    Abu Tumin adalah ulama besar, ahli fikih, dan
  • Banyak Warga Rusia Ingin Kabur,

    Banyak warga Rusia yang melarikan diri ke negara
Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved