lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Pemerintah menemukan anggaran ganjil dari DPRD Kota Tangerang.
Anggaran pengadaan bahan pakaaian 2021 tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2020.
Berdasarkan situs pemerintah kota Tangerang, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tersebut mencapai Rp 675 juta.
Padahal tahun kemarin dianggarkan sebesar Rp 312,5 juta.
Dikutip dari Kompas.com, Kelompok Kerja Umit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengungkapkan ada beberapa merek pakaian yang rencananya akan digunakan sebagai baju dinas DPRD Tangerang.
Salah satunya ialah merek dunia Louis Vuitton yang menjadi pakaian dinas harian (PDH)
"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).
Rencananya PDH berbahan Louis Vuitton itu akan dibuat dua setel untuk setiap anggota DPRD Kota Tangerang.
Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Empat merek busana ini diserajkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
Baca: Hasil Tes Kejiwaan Pelaku Teror Wafer Berisi Silet Sudah Keluar, Polisi Akan Teruskan Perkara Hukum
Baca: Brand Daster Lokal Kudamas Bidik 1000 Reseller untuk Dukung Mompreneur Indonesia
Namun ia mengaku tidak mengetahui jika anggaran pengadaan bahan pakaian meningkat dari tahun sebelumnya.
Sebab menurut ia, pihak yang mengetahui soal kenaikan anggaran tersebut ialah Tim PPK.
Persoalan anggaran fantasitis untuk seragam dinas DPRD Tangerang ini langsung menjadi sorotan publik.
Bebagai pihak menilai, DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru tidak bersimpati kepada rakyatnya yang saat ini berjuang di tengah pandemi covid-19.
Baca: Polisi Grebek 5 Oknum Anggota DPRD Laburan Dugem di Hotel, Positif Narkoba
Baca: Peringati 160 Tahun Louis Vuitton Luncurkan Tas Bolong Warna Monokrom
Sementara itu Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo turut menyerat anggaran dari daerah lain.
Ia menyebut, harusnya yang disorot bukan hanya anggaran bahan pakaian instasinya.
Ia meminta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Provinsi Banten juga diperiksa.
"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.
(Tribunnewswiki.com/Saradita, Kompas.com)
