PPKM Level 4 Non Jawa-Bali

PPKM level 4 Non Jawa-Bali menurut instruksi Mendagri merupakan suatu Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah luar Jawa-Bali yakni di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan.


zoom-inlihat foto
Polda-Metro-Jaya-Tambah-Titik-Penyekatan-PPKM-Darurat.jpg
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengurangi mobilitas warga.

PPKM level 4 Non Jawa-Bali menurut instruksi Mendagri merupakan suatu Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah luar Jawa-Bali yakni di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan.




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM - PPKM level 4 Non Jawa-Bali menurut instruksi Mendagri merupakan suatu Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah luar Jawa-Bali yakni di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan.

PPKM Level 4 Non Jawa-Bali ini tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021.

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga Senin, 2 Agustus 2021.

Penerapan PPKM dikaji berdasarkan tiga faktor utama, yakni laju penularan kasus, sistem kesehatan berdasarkan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Oranization (WHO), dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Namun, pemerintah menetapkan sejumlah penyesuaian atau pelonggaran pembatasan terhadap aktivitas serta mobilitas masyarakat. Kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/7/2021) malam. (1)

Ilustrasi Presiden Jokowi mengumumkan PPKM level 4
Ilustrasi Presiden Jokowi mengumumkan PPKM level 4 (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Baca: PPKM Level 3

  • Aturan


Berikut adalah rincian aturan yang harus diterapkan pada masa PPKM level 4 Non Jawa-Bali.

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online.

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH).

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat beroperasi maksimal 50 persen, sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO, bagi karyawan di sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen tanpa pengecualian.

4. Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

5. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50 persen sampai dengan pukul 20.00. Aturan lebih lanut dilakukan oleh pemda.

6. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

7. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00.

8. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol ketat, pengaturan teknisnya diatur oleh pemda.

9. Rumah makan dan kafe skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas 25 persen. Termasuk menerima makan pulang/delivery/take away dengan protokol kesehatat lebih ketat.

10. Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada loaksi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine in).

10. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

9. Tempat ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

11. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

12. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

13. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

14. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan dengan ketentuan diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton (supporter) dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu olahraga mandiri/individual diperbolehkan dengan protokol kesehatan ketat.

15. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM.

16. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

- Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

- Menunjukkan PCR h-2 untuk pesawat udara serta Antigen (h-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dariwilayah yang ditetapkan PPKM Level 4, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;

- Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

17. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

Baca: PPKM Level 4

  • Daftar Wilayah


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, berikut beberapa daerah yang masih harus menjalankan PPKM level 4 Non jawa-Bali:

1. Sumatera Utara
Medan

2. Sumatera Barat
Padang

3. Riau
Pekanbaru

4. Kepulauan Riau
Batam
Tanjung Pinang

5. Jambi
Kota Jambi

6. Sumatera Selatan
Palembang
Lubuklinggau
Kabupaten Musi Banyuasin
Kab Musi Rawas

7. Bangka Belitung
Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Belitung
Kabupaten Belitung Timur

8. Bengkulu
Kota Bengkulu

9. Lampung
Bandar Lampung

10. Kalimantan Barat
Pontianak

11. Kalimantan Utara
Kabupaten Bulungan
Kabupaten Nunukan
Kota Tarakan

12. Kalimantan Timur
Balikpapan
Bontang
Samarinda
Kabupaten Berau
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Panajam
Paser Utara

13. Kalimantan Selatan
Banjar Baru
Banjarmasin

14. NTB
Mataram

15. NTT
Kupang
Kabupaten Sikka
Kabupaten Sumba Timur

16. Sulawesi Utara
Bitung
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Minahasa Utara

17. Sulawesi Selatan
Makassar
Kabupaten Tana
Toraja

18. Sulawesi Tengah
Palu
Kabupaten Morowali Utara

19. Maluku Utara
Kabupaten Halmahera Barat

20. Papua
Jayapura
Kabupaten Mimika
Kabupaten Merauke

21. Papua Barat
Sorong

Baca: Vaksin Pfizer

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Anindya)



Nama PPKM Level 4 Non Jawa-Bali
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Tujuan Untuk Mengendalikan Lonjakan Kasus Covid-19
Pedoman Intruksi Mendagri No 25 Tahun 2021
   


Sumber :


1. nasional.kompas.com








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved