Pemerintah Terbitkan Aturan Sistem Kerja untuk ASN di Wilayah dengan PPKM Level 4 & 3

ASN pada sektor nonesensial di wilayah dengan PPKM level 4 wajib menjalankan tugas kedinasan dari rumah.


zoom-inlihat foto
ilustrasi-pnsdokkemenpar.jpg
dok.Kemenpar
Ilustrasi ASN. Pemerintah menerbitkan aturan sistem kerja aparatur sipil negara (ASN)


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah menerbitkan aturan sistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN).

Aturan ini tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan SE itu, ASN pada sektor nonesensial di wilayah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 wajib menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH) secara penuh.

Bagi instansi pemerintah yang bekerja di wilayah PPKM berbasis mikro Level 3, diwajibkan melakukan pembagian sistem kerja ASN dengan menerapkan WFH 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen. 

“WFO sebesar 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan,” bunyi surat edaran seperti dikutip dari laman Menpan.go.id, Kamis (22/7/2021).

Di wilayah yang tidak menerapkan PPKM berbasis mikro level 3 dan 4, sistem kerjanya dilakukan dengan memperhatikan zonasi kabupaten atau kota.

Baca: PPKM Level 4 Berlaku, Berikut Syarat Perjalanan Pakai Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum

Baca: PPKM Level 4

Di kabupaten atau kota dengan status zona oranye dan merah, pembagian kerjanya adalah WFO sebesar 25 persen.

Di kabupaten dan kota yang tidak berstatus zona merah dan oranye, pelaksanaan tugas di kantor sebesar 50 persen.

ASN melaksanakan tugas di kantor wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Selain itu, mereka juga diimbau untuk tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja.

Sistem kerja baru ini diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat.

SE itu juga mengimbau pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memantau dan mengawasi pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai.

Baca: Berikut Daftar Wilayah PPKM Level 4 yang Bakal Dapat Bantuan Subsidi Gaji Rp 1 Juta dari Pemerintah

Baca: Pemerintah Resmi Melarang Tenaga Kerja Asing Masuk Indonesia selama PPKM Level 4

Proses bisnis dan standar operasional prosedur sebaiknya disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

PPK diharapkan bisa meminta jajarannya untuk menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.

Wadah dan pengaduan masyarakat yang selama ini sudah berjalan, diharapkan memaksimalkan media komunikasi online.

“Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai standar yang telah ditetapkan,” tutup surat edaran tersebut.

SE ini berlaku hingga kebijakan PPKM berakhir.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021.

(Tribunnewswiki/Tyo/Tribunnews/Nuryanti)

Baca berita lainnya tentang PPKM di sini.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved