PPKM Darurat Diterapkan di 15 Kota/Kab di Luar Jawa & Bali pada 12—20 Juli 2021, Berikut Rinciannya

Pemerintah akan memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment) di 15 daerah di luar Jawa & Bali yang menerapkan PPKM darurat.


zoom-inlihat foto
Penutupan-jalan-ditiga-ring-di-Kota-Bandung.jpg
Tribun Jabar/Nazmi Abdulrahman
Polisi melakukan penyekatan jalan selama masa penerapan PPKM darurat.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diterapkan di 15 kota/kabupaten di luar Pulau Jawa dan Bali.

PPKM darurat di luar Jawa dan Bali ini akan berlangsung pada 12 hingga 20 Juli 2021.

Adapun 15 kota/kabupaten tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut PPKM darurat diterapkan di luar Jawa karena ada peningkatan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali.

Dia mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, PPKM darurat diberlakukan di luar Jawa dan Bali dengan tetap menjaga kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Pertama, pemerintah memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment) di 15 daerah yang menerapkan PPKM darurat yang berada di luar Jawa dan Bali.

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers susai rapat terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, secara virtual, Senin (21/06/2021)
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers susai rapat terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, secara virtual, Senin (21/06/2021) (Sekretariat Kabinet)

Baca: Viral Petugas Dishub Nongkrong di Warkop saat PPKM, Anies Langsung Lakukan Pemecatan

Baca: Daftar Jalan di Bandung yang Ditutup 3 Kali Sehari Selama PPKM Darurat, Ini Jadwalnya

Kedua,pemerintah segera memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), program Program Keluarga Harapan (PKH), dan 10 juta KPM Program BST dalam pelaksanaan PPKM Darurat

Ketiga, pemerintah juga akan memberikan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp 1,2 juta untuk 3 juta usaha mikro (Kementerian Koperasi dan UMKM) diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang menerapkan PPKM darurat. 

Tak hanya itu, Airlangga juga mengatakan pemerintah akan segera melakukan program vaksinasi ke-3 (booster) untuk tenaga kesehatan yang bekerja di garis terdepan dalam menangani Covid-19.

“Program vaksinasi ke-3 (booster) akan dilakukan mulai minggu depan untuk 1,47 juta tenaga kesehatan. Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” kata Airlangga saat Konferensi Pers PPKM darurat di luar Jawa-Bali, Jumat (9/7).

Baca: PPKM Darurat

Baca: Lurah yang Gelar Hajatan di Depok saat PPKM Darurat Kini Ditetapkan Jadi Tersangka

Aturan dalam PPKM darurat

Berikut ini 15 aturan yang dalam PPKM darurat yang sudah diterapkan di Pulau Jawa dan Bali,

1. Untuk sektor non-essential diwajibkan bekerja dari rumah (WFH) bagi 100 persen pekerjanya.

Sektor non-essensial yaitu sektor yang bersifat rekreasional, biasanya tidak menyediakan bahan makanan, kesehatan, atau dukungan keuangan.

2. Kemudian seluruh kegiatan belajar maupun mengajar dilakukan secara daring (online).

3. Lalu untuk sektor essential, diberlakukan 50 persen maksimum staf Work From Office (WFO) namun dengan protokol kesehatan ketat.

Sedangkan untuk sektor kritikal diizinkan maksimum 100 persen staf WFO dengan standar protokol kesehatan yang lebih diperketat.

Baca: Melanggar Aturan PPKM Darurat, Kantor di Gedung Pencakar Langit Jakarta Kena Semprot Anies Baswedan

Suasana penertiban toko yang masih nekat buka selama masa PPKM darurat, Senin (5/7/2021).
Suasana penertiban toko yang masih nekat buka selama masa PPKM darurat, Senin (5/7/2021). (istimewa TribunSolo.com/Polresta Solo)

Terkait cakupan sektor essential ini meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Untuk sektor kritikal diantaranya energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Sedangkan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved