Protes DPR, IKAPPI, dan YLKI Terhadap Wacana Sembako Dikenakan PPN 'Menyulitkan Masyarakat'

Pemerintah berencana memasang tarif PPN untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.


zoom-inlihat foto
gudang-beras.jpg
Tribunjualbeli.com
Wacana sembako akan dikenakan PPN. Foto: Gudang beras.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perekonomian Indonesia masih belum pulih sepenuhnya akibat Covid-19.

Namun, pemerintah justru memiliki wacana yang dinilai merugikan masyarakat.

Pemerintah dikabarkan berencana memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang keputuhan pokok atau sembako.

Melansir Kompas.com, barang-barang sembako tersebut adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Wacana ini tertuang dalam rancangan draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Kabar ini menuai banyak respon dari berbagai kalangan.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, menilai rencana PPN untuk sembako membebani masyarakat.

Baca: Rata-rata Turun 20 Juta, Simak Harga Terbaru Mobil Keluarga Setelah Dapat Insentif Pajak 0 Persen

Abdullah Mansuri, Ketua IKAPPI
Abdullah Mansuri, Ketua IKAPPI

Menurutnya banyak pedagang yang tak habis pikir dengan kebijakan ini.

Padahal saat pandemi Covid-19 ini, para pedagang sudah cukup kesulitan.

"Mau dibebani PPN lagi? Gila, kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar," kata dia seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/6/2021).





Halaman
1234
Penulis: Archieva Nuzulia Prisyta Devi
Editor: Archieva Prisyta






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved