lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemberangkatan haji 1442H/2021 M resmi dibatalkan.
Akibat pembatalan tersebut, isu miring terkait dana haji mulai banyak beredar.
Sebelumnya, terdapat rumor bahwa tidak diberangkatkannya haji tahun ini karena Indonesia masih memiliki utang kepada Arab Saudi.
Kali ini, isu yang beredar di tengah masyarakat adalah dana haji diinvestasikan oleh pemerintah pada sektor infrastruktur.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menaggapi hal ini.
Diterangkan oleh Muhadjir, dana haji milik para jemaah masih disimpan secara aman.
Dana haji tersebut, kata Muhadjir, dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca: Kirim Surat ke Puan, Kedubes Arab Saudi Bantah Indonesia Tak Dapat Kuota Haji Tahun Ini
Baca: Viral di Arab Saudi, Kerajaan Apresiasi Indonesia Tak Berangkatkan Haji Demi Kesehatan
"Tidak ada satupun atau tidak ada secuil dana pun yang diinvestasikan di sektor yang langsung termasuk infrastruktur," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Kompas TV, Minggu (6/62021).
"Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment," lanjutnya.
Muhadjir menerangkan bahwa saat ini dana haji para jemaah disimpan di bank syariah.
Dengan demikian, dana tersebut akan memberi manfaat sesuai dengan prinsip syariah.
"Semua (investasi) masih berupa surat- surat berharga investasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syariah dan mereka yang sudah menyimpan dana haji itu juga mendapatkan dan kemanfaatan," kata Muhadjir menerangkan.
Setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bisa ditarik oleh jemaah
Pemberangkatan haji tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi resmi dibatalkan.
Keberangkatan jemaah diprakirakan akan ditunda hingga tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi mendatang.
Meski pemberangkatan dibatalkan, jemaah diperbolehkan untuk mengambil setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah Haji (Bipih).
Penarikan atau pengembalian Bipih tersebut diinformasikan tidak akan menghilangkan status jemaah sebagai calon haji tahun 2022.
Informasi tersebut diterangkan oleh Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman.
Menag Yaqut juga menginformasikan bahwa calon peserta haji diizinkan mengambil kembali setoran pelunasan Bipih.
“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman, Dana haji aman,” kata Yaqut.
Pengembalian ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
"Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M," kata Ramadan melalui keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).
Terdapat tujuh prosedur atau tahapan pengembalian setoran pelunasan Bipih menurut Keputusan Menteri Agama (KMA).
Pertama, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan syarat berikut:
a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih;
b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;
c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya;
d) nomor telepon yang bisa dihubungi.
Kedua, permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota.
Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.
Ketiga, Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.
Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.
Keenam, BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji, dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT
Ketujuh, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening.
Proses pengembalian setoran pelunasan Bipih ini diinformasikan membutuhkan waktu selama sembilan hari.
Baca: Jemaah Bisa Tarik Setoran Bipih Tanpa Kehilangan Status Sebagai Calon Haji 2022, Begini Caranya
Baca: Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Kepala BPKH Anggito Abimanyu Pastikan Uang Jemaah Aman
(TRIBUNNEWSWIKI/Magi)
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Status Calon Jemaah Haji Tidak Hilang Meski Setoran Pelunasan Bipih Ditarik.
