TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan oleh oknum tak bertanggungjawab di internet.
Data tersebut berasal dari kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartonno mengatakan, pihaknya sedang dalam penyelidikan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia di sebuah forum internet.
Kendati demikian Rusdi mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut, terutama untuk menemukan tindak pidana di dalamnya.
"Diduga keras terjadi kebocoran, ya kita belum dapat memastikan ini. Masih diperiksa terus oleh penyidik tentang hal tersebut. Tapi diduga keras terjadi kebocoran data peserta BPJS Kesehatan," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Ia menyampaikan proses penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan.
Saksi yang diperiksa berasal dari pihak BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga pihak vendor.
"Tentunya kita berharap bisa dapat menyelesaikan kasus masalah kebocoran data dari peserta BPJS kesehatan. Sudah kemarin diperiksa tapi tentunya apa hal yang dapat dijadikan informasi, apa yang didapat oleh penyidik dari vendor-vendor itu akan menjadi sesuatu yang penting dalam proses selanjutnya," tutur Rusdi.
Sebagai informasi, Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia.
Data yang bocor itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
Data tersebut diduga bocor dan diperjualbelikan di forum internet.
Baca: Utang Rp 37 Juta untuk Beli Susu Anak, Guru Honorer di Semarang Terlilit Pinjol hingga Rp 206 Juta
Baca: Mengenal Doxing, Sayembara Cari Data Pribadi di Medsos Seperti yang Dilakukan Rachel Vennya
Data itu mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Sejauh ini, Polri telah memeriksa empat orang sebagai saksi.
Rinciannya, duaorang berasal dari pihak internal BPJS Kesehatan dan dua orang berasal dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
Kemudian dilansir dari Kompas.com, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya telah membuat laporan ke Bareskim Polri terkait dugaan kebocoran data 279 juta WNI.
Sebab, kata Ali, ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Dan merugikan BPJS Kesehatan baik secara materil maupun imateriil," kata Ali dalam konferensi pers, yang dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/5/2021).
Ia pun menyatakan, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pertahanan.
Berkaitan dengan hal itu, BPJS Kesehatan tengah melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital.
Selain itu, lanjut Ali, BPJS Kesehatan melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang menganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi.
Baca: Kontroversi Aturan Baru WhatsApp, 5 Data Pribadi Ini Dijamin Keamanannya
Baca: RUU Perlindungan Data Pribadi Baru Disahkan Oktober, Data 1,3 Juta PNS Kemendikbud Diduga Bocor
(TribunnewsWiki.com/Restu)