KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

KPI adalah sebuah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia


zoom-inlihat foto
logo-kpi.jpg
mediaindonesia.com
Logo Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

KPI adalah sebuah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia

KPI lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi).

Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS.

Ilustrasi menonton televisi
Ilustrasi menonton televisi (Unsplash - Glenn Carstens-Peters / @glenncarstenspeters)

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi  KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran.

Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran.

Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Baca: Terus Dapat Laporan soal Sinetron Suara Hati Istri - Zahra, KPI Langsung Panggil Indosiar

  • Dasar Pembentukan


Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat.

Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI.

Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program.

Sedangkan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja.

Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Baca: Sinetron Zahra di Indosiar Dikecam, KPI Ingatkan Lembaga Penyiaran Tentang Perlindungan Anak

  • Visi dan Misi


Visi

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi

Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran;
Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Strutur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI

  • Prosedur Perizinan


Di bawah ini, regulasi yang mengatur prosedur perizinan penyiaran melalui Peraturan Menteri Kominfo antara lain: 

Peraturan Menteri No. 18  Tahun 2016 Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Lembaga Penyiaran

Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

Peraturan Menteri No.5  Tahun 2018 Tentang Simplifikasi 4 RPM Bidang Penyiaran

Keputusan Dirjen No.20 Tahun 2018 Tentang Penetapan FM Daerah Tertinggal

Keputusan Menteri No.2120 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kewenangan Penandatangan Dokumen

Keputusan Dirjen No.323 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kewenangan Penandatangan Dokumen

Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan LPS Protokol Internet

Keputusan Dirjen No.55 Tahun 2017 Tentang Perubahan KD 323 Tahun 2016

  • Pengawasan Penyiaran


Berikut ini adalah kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran.

Wewenang

Menetapkan standar program siaran
Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Tugas dan Kewajiban

Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran
 
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas)


 
 
 
 
 



Informasi
Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia
Sifat Independen
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
   








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Kecelakaan di Tol Cipularang, Truk

    Insiden kecelakaan terjadi di KM 91 Tol Cipularang,
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved