lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Profil Budi Gunawan, sosok yang digadang-gadang kandidat pengganti Megawati sebagai ketua umum PDIP.
Spekulasi pengganti Megawati Soekarnoputri mulai kencang berhembus kendati ketua umum PDI Perjuangan tersebut bakal menjabat sampai 2024.
Yang terbaru, muncul dukungan kepada Budi Gunawan untuk menggantikan Megawati.
Budi Gunawan kini diketahui masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen Negara atau BIN.
Profil Budi Gunawan
Budi Gunawan lahir di Surakarta, 11 Desember 1959 dan merampungkan pendidikan polisinya di Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1983.
Karier Budi Gunawan di kepolisian terbilang cemerlang, di antaranya Budi Gunawan pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden pada 1999-2000 dan Presiden RI pada 2000-2004 di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Kala menjabat sebagai ajudan Megawati, ada satu rahasia Budi Gunawan yang kemudian diungkap Kapolri saat itu, Tito Karnavian.
Budi Gunawan setia mendampingi Megawati hingga putri Bung Karno itu menjabat presiden.
"Di pusat kekuasaan, kami punya satu orang yang mengawal reformasi instrumental."
"Kami beruntung dengan hadirnya beliau di pusat kekuasaan," kata Tito di Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Rupanya, Budi Gunawan menjadi andalan untuk 'menyuarakan' kepentingan reformasi di tubuh Polri di masa itu.
Maka, keberhasilan reformasi yang terjadi hingga saat ini, tak lepas dari peran Budi Gunawan.
Setelah menjadi ajudan Megawati, Budi Gunawan kemudian menjabat sebagai Kapolda Bali (2012).
Budi Gunawan juga pernah mengikuti seleksi calon kapolri pada 2013 menggantikan Jenderal (Purn) Timur Pradopo.
Hanya saja, Budi harus merelakan posisi kapolri ke-20 kepada Sutarman, lulusan Akpol 1981 yang juga mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.
Selanjutnya, Budi Gunawan sempat dipilih Presiden Jokowi sebagai calon tunggal kapolri untuk mengganti Jenderal Pol Sutarman.
Kala itu, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol).
Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri tertuang dalam Surat Presiden Joko Widodo.
Andi menjelaskan, Presiden tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan calon kapolri.
