lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Viralnya foto dan tulisan milik petugas kebakaran bernama Sandi membuat beberapa pihak geger.
Sebelumnya, Sandi menuliskan curhatannya soal adanya dugaan kasus korupsi di lingkungan kerjanya.
Sandi mengunggah dua foto berisi tulisan yang berbeda.
Ia mengungkapkan alasannya nekat menuliskan curhatan soal masalah internal yang ada di tempat kerjanya.
"Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan," tulis Sandi pada poster pertama.
"Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok," tulisnya pada poster kedua.
Akibat keberaniannya mengungkapkan dugaan korupsi di tempat kerjanya, ia mengaku mendapat banyak serangan.
Dirinya juga mendapat surat teguran tanpa keterangan yang jelas.
"Saya pertanyakan, surat tegurannya itu dalam hal apa, apakah kinerja, karena saya merasa dan juga absensi saya full. Kinerja saya sesuai dengan apa yang dikomandokan. Saya selalu melaksanakan," tuturnya.
Ia berulang kali menolak menyebutkan sosok pejabat yang melayangkan intimidasi-intimidasi itu.
Menurut Sandi, intimidasi itu bahkan dilakukan secara langsung.
Pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang enggan Sandi beberkan identitasnya disebut berkeliling ke beberapa lokasi UPT di Depok.
"Mereka menyuruh anak-anak (para petugas pemadam kebakaran) untuk tanda tangan dan anak-anak itu dipaksa untuk tanda tangan. Di depannya ada tulisan tidak mendukung aksi saya," kata Sandi.
"Ada beberapa anak-anak yang tidak mau tanda tangan dan ada yang mau tanda tangan karena dipaksa mereka," katanya.
Sandi mengaku hanya menyuarakan apa yang selama ini dia rasakan.
Menurut dia, sudah pernah dikeluhkan di internal namun tak berjawab.
Baca: Viral Kasus Dugaan Korupsi Dinas Damkar Depok yang Dibongkar oleh Karyawan: Tindak Tegas Pejabat
Baca: Viral Video Warga Mengamuk kepada Petugas Damkar, Tak Terima Mobil Kebakaran Datang Telat ke TKP
Kini pada Kamis, (15/4/2021), Sandi akhirnya dipanggil oleh Irjen Kemendagri untuk lakukan klarifikasi.
Namun sayangnya, Sandi tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena surat panggilan baru ia terima dari pegawai Dinas Damkar Depok sekitar pukul 08.30 WIB
Dalam surat dengan kop Inspektorat Jenderal Kemendagri RI bernomor X.005/073/IJ, Sandi diminta datang ke rapat klarifikasi pada pukul 09.00-12.00 WIB.
Sandi diminta untuk menindaklanjuti berita-berita online yang viral mengenai dirinya yang mengungkapkan dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, bahkan disebut "sampai ke telinga DPR".
"Saya menerima surat jam 08:30, diantar oleh kantor. Nah, undangannya jam 09:00. Itu dia (tidak keburu), nggak bisa sampai ke sana," kata Sandi.
"Saya juga bingung kalau saya ke sana juga sudah lewat," tambahnya.
Baca: Jadi Korban Prank Kebakaran, Petugas Damkar Solo Mengaku Tak Kapok
Baca: Disita Kejagung Terkait Kasus Korupsi Asabri, Hotel Brothers Solo Baru Masih Beroperasi
Pengakuan Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Depok
Kepala Dinas (Kadis) Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana mengatakan apa yang dikatakan anak buahnya soal dugaan korupsi mulai dari pengadaan sepatu, selang, hingga pemotongan dana Covid-19 tidaklah benar adanya.
“Tidak benar itu,” ujar Gandara melalui sambungan telepon pada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Gandara juga menjelaskan soal pengadaan sepatu yang harga per pasanganya Rp850 ribu.
“Iya kan itu, PDL itu berbeda dengan sepatu safety boots yang penggunaan di lapangan. Kalau pemadaman itu kan harus lengkap dari mulai helm, tahan panas, sepatunya safety sesuai standar yaitu harvik. Kalau itu kan yang diperlihatkan oleh dia itu kan PDL tahun 2019 ya sudah lama jadi begitu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gandara juga mengatakan bahwa tidak ada pemotongan honor petugas non-ASN (Aparatur Sipil Negara).
Ia mengatakan, pemotongan uang sebesar Rp200 ribu memang peruntukan BPJS.
“Kalau yang BPJS ya memang ada, kalau penarikan itu kan ada kewajiban daripada pemerintah, dari pemberi kerja dan pekerja untuk BPJS kesehatan ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara kolektif jadi kan tidak mungkin satu persatu tapi kolektif oleh bendahara disini disampaikan ke BPJS,” katanya.
“Aturan memang begitu ada tiga persen oleh pemberi kerja dan dua persen pekerja itu sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, Sandi mengaku menuliskan keluh kesahnya hingga viral di media sosial karena ingin haknya sebagai petugas damkar dapat terpenuhi seratus persen.
Kemudian, tuntutan bekerja 100 persen di lapangan sebagai pemadam kebakaran, bisa didukung dengan perlengkapan yang juga 100 persen.
"Untuk pejabat damkar sendiri... Pak, apakah kalian merasa seperti kami, darah kami yang kami tumpahkan bekerja, perasaan kami, batin kami, tenaga kami di lapangan? Bapak tidak merasakan, tapi yang merasakan anggota di lapangan, Pak," ungkap Sandi.
"Ini saya bergerak sendiri karena saya merasa tidak kuat. Banyak desakan juga saat kami bekerja, dikomplain. Yang merasakan komplain warga itu kami di lapangan, Pak; kamiiii, Pak, kami yang merasakan, bukan Bapak."
"Mohon, Pak. Saya minta tolong jangan intimidasi lagi teman-teman saya," katanya.
Baca artikel lain mengenai viralnya kasus dugaan korupsdi di Dinas Damkar Depok di sini.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Wartakotalive.com)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul SANDI ASN Pembongkar Korupsi Dinas Damkar dan Penyelamatan Depok Dipanggil Kemendagri
