lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan kemungkinan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menempatkan pejabat lama dalam dua nomenklatur baru tersebut.
Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui dua nomenklatur baru Kementerian.
Di antaranya penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek, serta pembentukan Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Ngabalin juga mengungkapkan, kemungkinan besar Jokowi tidak akan melibatkan orang luar untuk mengisi dua jabatan tersebut.
Dikutip dari Tribunnews pada Kamis (15/4/2021), Ngabalin mengatakan, ada kemungkinan Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Mendikbud akan menjadi Mendikbudristek.
Selain itu, nama Bahlil Lahadalia yang akan mengisi kursi Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Baca: POPULER Nasional: Isu Reshuffle Kabinet Pekan ini | Bima Arya Dituding Rizieq Beri Keterangan Palsu
Baca: POPULER Nasional: Pengelolaan TMII Diambil Alih Negara, Kebakaran Melanda Pasar Kambing Tanah Abang
Bahlil Lahadalia saat ini masih menjabat sebagai Kepala BKPM.
"Sebetulnya menteri-menteri milenial ini kan Presiden sudah tahu mereka miliki prestasi, termasuk Pak Bahlil, Menteri Mas Nadiem."
"Ini orang-orang berprestasi yang sudah diketahui Presiden, jadi enggak usah ragu," kata Ali saat dihubungi, Rabu, (14/4/2021).
Soal kemungkinan adanya kementerian lain, selain dua kementerian baru, yang akan diganti, Ngabalin enggan berkomentar.
Ngabalin menjelaskan beberapa kemungkinan itu menjadi hak prerogatif Presiden.
"Bahwa nanti kemungkinan, kalau nanti ada lagi menteri yang baru digeser atau diganti, itu bukan urusan kita."
Baca: Ali Ngabalin: Jokowi Akan Melantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/BPKM
Baca: Daftar Menteri yang Diduga Bakal Jadi Sasaran Reshuffle Kabinet, Yasonna Laoly di Urutan Teratas
"Itu urusan bapak Presiden. Karena beliau yang punya hak prerogatif," tambahnya.
Namun, pengamat mengungkapkan hal berbeda dari prediksi Ali Ngabalin yang memprediksi Nadiem Makarim kemungkinan akan tetap masuk dalam jajaran menteri.
Mengutip Tribunnews, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai, harus ada nama baru setelah pos kementerian berubah.
Karena itu, menurut Ujang, nama Nadiem harus diperhitungkan ulang jika memang akan menjadi Mendikbudristek.
Ia pun mengatakan, kalangan Muhammadiyah memiliki kompetensi serta pemahaman mendalam soal pendidikan, yang membuatnya layak mejabat Mendikbudristek.
"Cari menteri yang ahli urus pendidikan. Banyak dari kalangan Muhammadiyah," katanya, Kamis (15/4/2021).
Lebih lanjut, Ujang menilai posisi Bahlil Lahadalia akan aman.
Baca: Peduli Bencana Alam di NTT, IMM Sukoharjo Gelar Aksi Galang Dana
Baca: Sebanyak 71 Persen Relawan Alami Kejadian Tidak Diinginkan, Kemanan Vaksin Nusantara Dipertanyakan
"Bahlil aman dari Kepala BKPM naik ke Kementerian Investasi," imbuhnya.
Sementara itu, terkait waktu pelantikan, Ngabalin pun meyakini Jokowi akan melakukannya dalam waktu dekat.
Hal ini, menurut Ngabalin, sesuai ciri khas kerja Jokowi yang tak membiarkan pekerjaan berlarut-larut.
"Kalau tidak pekan ini pekan besok, yang pasti tidak lama."
"Kalau Pak Jokowi itu tidak lama-lama, beliau itu kan orang tidak bisa membiarkan suatu urusan berlama lama," tandasnya.
Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin melalui akun Twitternya, @AliNgabalinNew, mengumumkan Presiden akan melantik dua menteri baru.
Lewat cuitannya, Ngabalin juga mengaku dirinya tak tahu-menahu soal kemungkinan kementerian lain juga diganti.
Baca: UPDATE Kebakaran Pasar Kambing Tanah Abang yang Ludes Dilahap Si Jago Merah
Baca: Fakta Mengenai Kilang Minyak Balongan di Indramayu Milik Pertamina yang Terbakar
"Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Adakah menteri lain yg akan dilantik, kapan & siapa para beliau itu?
Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden & kita tunggu saja.#KabinetIndonesiaMaju," cuitnya, Rabu.
Di sisi lain, Indonesia Political Opinian (IPO) merilis daftar menteri yang layak digantikan, sebagai berikut:
1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (54,06%);
2. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (46%);
3. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali (41,2%);
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo (34%);
5. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate (29%);
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki (28,5%);
7. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (27%);
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (23,8%);
9. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (19,3%);
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif (19%);
11. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Darmawati (15%);
12. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (12,1%);
13. Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (9,8%);
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (9,7%);
15. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (9,1%).
Baca lengkap soal pengelolaan TMII di sini
(Tribunnewswiki.com/Puan)
