Jokowi: Tidak Ada Impor Beras hingga Juni 2021, Sudah Hampir 3 Tahun Kita Tidak Impor

Ia menilai, kebijakan impor beras tersebut tak sejalan dengan arahan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.

"Pak Presiden bahkan bilang cintailah produk dalam negeri artinya utamakan produksi dalam negeri. Saya pegang pembicaraan itu. Tapi belum apa-apa kok kita malah menyatakan impor beras, apalagi ini lagi masa panen," Kata Buwas Kamis kemarin.

Anggota DPR: Di mana letak kesalahan rencana impor beras?

Anggota DPR dari Komisi IV, Firman Soebagyo, justru merasa geli terhadap pihak yang sibuk mempersoalkan kebijakan pemerintah tentang rencana impor beras satu juta ton tahun ini.

Firman balik bertanya mengenai letak kesalahan kebijakan itu.

Pasalnya “rencana” impor beras merupakan kewajiban pemerintah.

Dalam melaksanakan semua tugasnya pemerintah harus membuat perencanaan.    

"Perencanaan itu bisa terealisasi dan bisa saja tidak. Sifatnya kondisional kok," ucap anggota DPR asal Dapil Jateng III itu.

Dalam rencana impor beras, pelaksananya bukan pemerintah.

Akan tetapi pemerintah menugaskan lembaga pelaksana yaitu Perum Bulog atau BUMN yang membidangi pangan.

Firman menjelaskan bahwa perencanaan pemerintah ini sebagai bentuk kehadiran negara.

Pemerintah membuat perencanaan stok beras selama satu tahun ke depan sebagai amanat konstitusi bahwa “pangan harus disediakan oleh negara”.

“Pertanyaannya kenapa ini harus direncanakan? Karena saat ini Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 800 ribu ton. Data yang kami peroleh dari 800 ribu ton terdapat kerusakan sebesar 102.000 ton. Beras ini merupakan sisa impor Bulog tahun 2018 dan 2019,” ungkap Firman.

Baca: Situasi Ekonomi Timor Leste 18 Tahun Merdeka: Negara Miskin ke-152, Ketergantungan Impor Indonesia

Firman menilai bahwa Bulog saat ini menghadapi kepanikan dengan adanya kebijakan pemerintah itu.

Ada kekhawatiran stok Bulog tersebut, tidak terserap.

Ini akan berakibat semakin meningkatnya kerusakan beras yang masih tersimpan.

Bahkan, bisa menimbulkan dampak kerugian yang makin besar.

“Mangkraknya beras Bulog sebanyak 800 ribu ini adalah akibat kebijakan Kemensos yang menghapuskan program raskin (beras untuk keluarga miskin) dan rastra (beras untuk keluarga sejahtera) yang digantikan dengan bantuan langsung tunai,” tambah Firman.

Firman menyatakan Bulog tambah panik karena gudang yang dimiliki tidak memenuhi standar.

Gudang Bulog tidak memiliki fumigasi, yang menyebabkan semakin cepatnya kerusakan terhadap stok beras yang disimpan Bulog.