lihat foto
Ternyata kubu AHY dan Moeldoko diketahui sudah datang menemui Kemenkumham.
Bahkan kubu Moeldoko sudah mendaftarkan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang ke Kemenkumham.
Lantas apa sikap pemerintah, dan kubu siapa yang akan dapat pengakuan dari polemik di tubuh Demokrat?
Baca: Moeldoko Hampir Geser AHY, Annisa Pohan Minta Netizen Simpan Salinan Berkas Ini
Baca: Moeldoko Ngaku Cinta Partai Demokrat, AHY Beri Sindiran Pedas: Mencintai Tak Harus Memiliki
Pengamat: Manuver Moeldoko Jadi Ketua Umum Versi KLB Pinggirkan Etika Berpolitik, Tidak Etis
Moeldoko dipilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
KLB tersebut diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
KLB kemarin digelar oleh pihak yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebutan anomali politik dikatakan oleh peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," kata Siti Zuhro, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
KLB sebetulnya bukan hal baru.
Sejumlah partai politik pernah mengadakan KLB.
Namun, KLB Partai Demokrat dinilai tidak lazim karena tidak mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta menghasilkan pihak eksternal partai sebagai ketua umum.
"Untuk tentu pegiat politik, pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan," ujar Siti Zuhro.
Siti Zuhro menilai penunjukan Moeldoko menandakan nilai-nilai, moral, dan etika politik sudah dipinggirkan.
Terlebih, Moeldoko merupakan seorang pejabat aktif di lingkaran pemerintahan.
"Ini dilarang keras, menurut saya, itu tidak perlu belajar untuk menjadi sarjana politik, ilmu politik, yang seperti itu sudah tidak etis," kata dia.
Terkait manuver yang dilakukan Moeldoko, Siti Zuhro berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo mesti angkat bicara.
Ia mengatakan, langkah Moeldoko itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri.
Sebab, keterlibatan Moeldoko dalam konflik di Demokrat tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai orang di lingkaran terdekat Jokowi.
"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata dia.
Baca: Tak Terima Moeldoko Jadi Ketum, DPP Partai Demokrat Jakarta Gelar Aksi Cap Darah Dukung AHY
Baca: Kubu Moeldoko Tuai Sejumlah Penolakan, DPD Demokrat Jakarta Lakukan Cap Jempol Darah, Setia pada AHY
