Jhoni Allen Gugat AHY ke Pengadilan, Demokrat : Jika Tak Puas Lapor ke Mahkamah Partai

Herzaky mengimbau agar semua mantan kader Demokrat yang telah dipecat tidak terbawa perasaan dengan membawa persoalan internal partai ke pengadilan.


zoom-inlihat foto
kepala-badan-komunikasi-strategis-partai-demokrat-herzaky-mahendra-putra.jpg
Tribunnews/Istimewa
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Aksi pemecatan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun yang dinilai memiliki niat buruk melakukan kudeta berbuntut panjang.

Jhoni Allen melayangkan gugatan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta para mantan kader partai yang tidak puas karena pemecatan, untuk mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai.

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi adanya laporan mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Pertama, sampai dengan saat ini, mereka adalah mantan kader. Jika mereka tidak puas dengan pemecatannya silakan mereka ke Mahkamah Partai. Karena untuk perselisihan internal partai politik, penyelesaiannya di Mahkamah Partai Politik," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).

Ia melanjutkan, ketentuan untuk mengajukan ke Mahkamah Partai sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Baca: Semakin Memanas, Mantan Kader Demokrat Jhoni Allen Gugat AHY Soal Tindakan Melawan Hukum

Baca: Ridwan Kamil Terseret Konflik Partai Demokrat, Disebut Bakal Diajukan sebagai Ketum oleh Kubu KLB

Untuk itu, Herzaky mengimbau agar semua mantan kader Demokrat yang telah dipecat tidak terbawa perasaan dengan membawa persoalan internal partai ke pengadilan.

"Jangan baper. Apalagi yang kami dengar, ada yang sampai menangis-nangis," ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa Demokrat tidak akan menggugat balik beragam tuduhan yang dilakukan oleh mantan kader.

Menurutnya, hal ini dikarenakan Demokrat menganggap urusan partai politik harus diselesaikan dengan aturan terkait partai politik.





Halaman
1234
Penulis: Niken Nining Aninsi
Editor: Putradi Pamungkas






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved