Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Polisi Tak Perlu Lakukan Menahanan Jika Tersangka Meminta Maaf

Dalam SE Kapolri soal UU ITE, tersangka dapat bebas dan tak dilakukan penahanan oleh polisi jika tersangka telah meminta maaf.


zoom-inlihat foto
drs-listyo-sigit-prabowo-msi.jpg
Tangkap Layar dari Kanal Youtube Kompas TV
Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memberikan keterangannya usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Polemik Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus menjadi bahan perbincangan.

Banyak pihak merasa UU ITE mengandung banyak pasal karet yang bisa menjebak seseorang dengan mudah.

Laporan mengenai ketidakadilan penggunaan UU ITE pun kemudian mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyebut dirinya akan meminta DPR untuk melakukan revisi, apabila benar UU ITE membuat kesalahpahaman.

Terbaru, pemerintah juga berencana menyusun pedoman interpretasi resmi soal UU ITE.

"Pemerintah mengkaji keduanya, pedoman tafsir menjadi acuan bagi aparat penegak hukum agar tidak multitafsir, dan sekaligus pemerintah melakukan kajian untuk revisi UU ITE tersebut," kata Kemenkominfo Johnny G Plate, Jumat (19/2/2021).

Johnny menjelaskan, pemerintah akan menyusun dua tim, yakni tim yang mengkaji penyusunan pedoman interpretasi resmi UU ITE serta tim pengkaji revisi UU ITE.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam Mahfud MD mengatakan, tim yang dibentuk untuk membahas penyusunan pedoman interpretasi atas UU ITE akan bertugas membuat interpretasi dari pasal-pasal yang dianggap pasal karet dalam UU ITE.

Baca: Komentari Wacana Revisi UU ITE, Baiq Nuril : Semoga Tak Ada Lagi Korban Seperti Saya

Baca: Meski Wacana Revisi Tetap Berlanjut, Pemerintah Juga Rencana Buat Pedoman Tafsir UU ITE

"Tim bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang dianggap pasal karet," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, tim tersebut akan dipimpin oleh Johnny dan akan melibatkan kementerian lain di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.





Halaman
1234
Penulis: Restu Wahyuning Asih
Editor: Natalia Bulan Retno Palupi






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved