Pandemi Sebabkan Banyak PHK, Jokowi: Kita Harus Tetap Optimis, Membuat Pekerja Kembali Bekerja

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tetap optimistis di tengah pandemi.


zoom-inlihat foto
jokowi-2222.jpg
Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi saat meluncurkan PT Bank Syariah Indonesia di Istana Negara, Senin (1/2/2021). Pada Senin, (22/2/2021), Jokowi mengatakan para banyak PHK yang terjadi selama pandemi.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan ada banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Pandemi memiliki dampak besar terhadap berbagai sektor di tanah air, termasuk sektor ekonomi.

Kendati demikian, Jokowi meminta masyarakat untuk tetap optimistis di tengah pandemi.

Jokowi mengatakan sektor ekonomi akan bergerak lagi apabila para pekerja kembali bekerja.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, banyak lapangan kerja baru yang dibutuhkan

"Kita tetap harus optimis mendorong ekonomi kembali bergerak, membuat para pekerja kembali bekerja, dan membuka makin banyak lapangan kerja baru," kata Jokowi dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke-48, Senin (22/2/2021).

Jokowi pun meminta masyarakat menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian.

Ilustrasi pengangguran. Jokowi mengatakan para pekerja harus tetap optimistis di tengah pandemi.
Ilustrasi pengangguran. Jokowi mengatakan para pekerja harus tetap optimistis di tengah pandemi. (Kompas TV)

Hal ini penting, kata dia, agar ketika situasi sudah membaik masyarakat mampu bersaing dan menjadi pemenang dalam persaingan global yang semakin kompetitif.

Baca: Jumlah Angka Pengangguran Naik, Total Capai 9,77 Juta Orang, Menaker Minta untuk Berwirausaha

"Jaga harapan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik," kata Jokowi.

Jokowi minta pekerja persiapkan diri

Jokowi mengatakan seluruh pekerja harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Dengan demikian, setelah pandemi membaik, kemampuan dan pengetahuan pekerja meningkat dan lebih mampu bersaing secara global.

"Kita juga harus menyiapkan diri sebaik-baiknya, meningkatkan pengetahuan dan keahlian agar di saat situasi (pandemi) membaik kita mampu bersaing dan menjadi pemenang dalam persaingan global yang semakin kompetitif," ujar 

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (instagram.com/jokowi)

Adapun pandemi Covid-19 sudah berlangsung di Indonesia selama hampir satu tahun terhitung sejak 2 Maret 2020.

Baca: Dampak Pandemi Covid-19, BPS Catat Jumlah Pengangguran Capai 9,77 Juta Orang

Akibat pandemi, banyak perusahaan serta usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) melakukan pengurangan karyawan atau bahkan gulung tikar. Hal ini berdampak pada banyaknya pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang.

Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.

Sebanyak 24 juta tenaga kerja kehilangan jam kerja

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan setidaknya akibat pandemi terdapat 24 juta tenaga kerja yang kehilangan jam kerja di Indonesia.

Waktu bekerja dari para pekerja tersebut berkurang minimal separuh dari jam kerja normal.

"Jadi kalau dia kerja 40 jam per minggu, mungkin dia kehilangan 20 jam per minggu," kata Suhariyanto dalam acara Kompas CEO Forum yang diadakan secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Untuk sektor pariwisata dan industri secara keseluruhan, berdasarkan perhitungan Bappenas sebanyak Rp 360 triliun penghasilan pekerja hilang akibat pandemi.

Baca: Jumlah Pengangguran di Indonesia Didominasi dari Lulusan Berpendidikan Tinggi, Menaker: Ini Ironi

Menaker: Jumlah pengangguran didominasi lulusan berpendidikan tinggi

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pengangguran di Indonesia didominasi lulusan berpendidikan tinggi

Menurutnya, terdapat 56 persen orang yang bekerja merupakan orang yang berpendidikan SMP ke bawah.

Sementara, orang yang memiliki pendidikan tinggi setingkat SMA/SMK, perguruan tinggi dan diploma justru banyak yang menganggur.

"Sementara, mereka yang nganggur, ini kebalikannya justru pendidikan yang lebih tinggi, SMK, perguruan tinggi, dan diploma. Yang bekerja pendidikannya rendah, yang nganggur justru pendidikannya tinggi. Ini ironi," ucapnya secara virtual, Jumat (14/8/2020), seperti dilansir Kompas.com.

Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menaker untuk mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan cara pelatihan dan meningkatkan pendidikan.

"Kita akan dapat bonus demografi sampai tahun 2030 puncaknya. (Ini) harus ada percepatan. Caranya percepatan adalah melalui peningkatan sumber daya manusia, penguatan pendidikan, dan pelatihan vokasi," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri), bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan keterangan usai pertemuan tertutup antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membahas pencegahan korupsi dalam program bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp600 ribu.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri), bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan keterangan usai pertemuan tertutup antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membahas pencegahan korupsi dalam program bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp600 ribu. (Tribun Images/Irwan Rismawan)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, tingkat pengangguran pada tahun 2021 diproyeksi berada di kisaran 7,7 persen hingga 9,1 persen.

Persentase kemiskinan diperkirakan sebesar 9,2 persen hingga 9,7 persen.

"Dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95," ujar Jokowi ketika memberikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, dilansir Kompas.com.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap target tersebut dapat tercapai dengan RAPBN 2021.

Menaker Ida Fauziyah juga mengatakan Presiden Jokowi menginginkan adanya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM).

Hal ini agar dapat bisa bersaing secara global. Jokowi meminta untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi.

(Tribunnewswiki/Tyo/Kompas/Fitria Chusna Farisa)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banyak PHK Selama Pandemi, Jokowi: Buat Pekerja Kembali Bekerja"





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved