Lowongan Kerja LKPP untuk S1 Segala Jurusan, Cek Persyaratan Lengkapnya

Bagi Anda yang tertarik bergabung dengan LKPP, berikut persyaratan yang harus Anda penuhi


zoom-inlihat foto
lkpp-logo.jpg
lkpp.go.id
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka lowongan kerja terbaru pada Februari 2021


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka lowongan kerja terbaru di bulan Februari 2021.

Lowongan kerja LKPP ini diperuntukkan bagi lulusan S1 dari semua jurusan.

Formasi yang dibuka adalah sebagai Analis Organisasi dan Tata Laksana di Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP.

Sebagai informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007..

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II.

Baca: Lowongan Kerja BAZNAS untuk Minimal Lulusan SMA, Pendaftaran Terakhir Hari Ini

Baca: Lowongan Kerja Anak Perusahaan BUMN, Pendidikan Minimal S1, Tertarik?

Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

LKPP / Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP / Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Kompas.com)

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved