Jokowi Minta Polri Hati-hati Terjemahkan Pasal UU ITE: Bisa Timbulkan Multitafsir

Jokowi meminta Polri untuk membuat pedoman penafsiran resmi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE.


zoom-inlihat foto
jokowi-bakal-jadi-orang-pertama-yang-divaksin.jpg
instagram.com/jokowi
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi meminta Polri untuk berhati-hati dalam menafsirkan pasal-pasal dalam UU ITE.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo mengharapkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk berhati-hati ketika menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Presiden mengatakan pasal-pasal dalam UU ITE bisa menimbulkan multitafsir.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pasal-pasal itu untuk diterjemahkan secara hati-hati.

Belakangan ini, kata Jokowi, ada semakin banyak anggota masyarakat yang membuat laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap UU ITE.

Demi menghindari pasal-pasal yang bisa diterjemahkan secara multifafsir, Jokowi meminta Polri untuk membuat pedoman penafsiran resmi terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut.

Kapolri pun diinstruksikan supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan UU tersebut secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

Jokowi mengaku paham bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

Baca: Mahfud MD Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla soal Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Jokowi saat meluncurkan PT Bank Syariah Indonesia di Istana Negara, Senin (1/2/2021).
Jokowi saat meluncurkan PT Bank Syariah Indonesia di Istana Negara, Senin (1/2/2021). (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Namun, ia tidak ingin implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Jika UU ITE tak bisa memberikan rasa keadilan, kata Jokowi, ia bakal meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini.

"Karena di sini lah hulunya, hulunya ada di sini, direvisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar dia, Senin (15/2/2021).





Halaman
123
Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: Ekarista Rahmawati Putri






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved