lihat foto
Nadia menekankan, data tersebut masih terus bergerak dan akan mengalami pembaharuan.
Hingga saat ini Kemenkes masih terus mengevaluasi dan melakukan finalisasi data calon peserta vaksinasi tahap kedua ini.
Ini dilakukan paralel sembari menanti izin penggunakan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Opsi Vaksinasi Mandiri Kian Menguat, Presiden Jokowi Berikan Tanggapan
Vaksinasi mandiri Covid-19 yang dinlai dapat mempercepat target herd immunity semakin ramai dibicarakan.
Dalam rapat kerja antara Menteri Kesehatan dengan Komisi IX di DPR, wacana vaksinasi mandiri ini pertama kali muncul.
vaksinasi digadang-gadang dilakukan secara masif oleh dua pihak sekaligus, yakni pemerintah kepada masyarakat dan korporasi kepada karyawannya.
Saat itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.
Namun, vaksinasi tersebut bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.
"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawan mesti dikasih," ka Budi.
Baca: Pemilik Apotek Sebut Helena Lim adalah Partner Usaha, Polisi Selidiki Kasus Penyalahgunaan Vaksin
Baca: Mengenal Sosok Crazy Rich PIK Helena Lim yang Disuntik Vaksin Covid-19, Pernah Jadi Penyanyi
Budi menuturkan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).
Perusahaan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan prodsen vaksin Covid-19.
Adapun syaratnya yakni vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai standar WHO.
Serta data penerima vaksin pun harus diserahkan ke pemerintah, sehingga tidak ada.
Ini diharapkan vaksinasi dapat lebih cepat berjalan.
Dengan demikian, pencapaian target herd immunity sebesar 70.
Slamet menyampaikan, dengan adanya vaksinasi mandiri akan membantu pemerintah dalam mencapai target 70 persen penduduk yang di vaksin.
Hal tersebut agar mencapai target herd immunity secepat-cepatnya.
Kendati demikian, Slamet memberi saran kepada pemerintah terkait vaksinasi mandiri.
Menurutnya, pemerintah perlu mengendalikan harga vaksinasi mandiri.
