lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Partai Demokrat meminta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk tidak membawa-bawa nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesitasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rumor pengambilalihan kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal ini sampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (8/2/2021).
Dia menyebut pertemuan Luhut dengan kader Demokrat berbeda dengan pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat.
Herzaky juga mengatakan ada empat perbedaan di antara kedua pertemuan itu.
Perbedaan pertama, kata dia, adalah pertemuan Luhut dengan kader Demokrat dilakukan atas keinginan sendiri dan kedua pihak memang telah saling mengenal.
Sementara itu, kader Demokrat yang bertemu Moeldoko tidak mengenal Moeldoko sebelumnya dan difasilitasi ke Jakarta karena dijanjikan akan mendapat bantuan pascabencana.
Herzaky mengatakan para kader itu pun sebelumnya tidak tahu bakal bertemu dengan Moeldoko saat diundang ke Jakrta.
Baca: Demokrat Nyatakan Isu Kudeta AHY Bukan Masalah Internal, Singgung KLB PDI 1996 yang Lengserkan Mega
Perbedaan kedua, kata Herzaky, dalam pertemuan kader senior Demokrat dengan Luhut tidak ada ajakan kepada para pemilik suara serta tidak didahului usaha menelepon dan meminta bertemu dengan para ketua DPC dan DPD.
"Sedangkan pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis mengontak para pemilik suara sah (ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC) dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta," ujar Herzaky dikutip dari Kompas.
Perbedaan ketiga, menurut dia, Moeldoko mencatut nama-nama menteri, pejabat pemerintah, bahkan nama presiden yang disebut sudah mendukung rencana kongres luar biasa (KLB) dan pencapresan Moeldoko di 2024.
Sementara itu, kata Herzaky, dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden dan pejabat negara lainnya.
Baca: Moeldoko Sebut Luhut Binsar Juga Pernah Didatangi Tokoh yang Ingin Kudeta Demokrat
"Keempat, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar 100 juta rupiah jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti ketua umumnya dengan Moeldoko," kata Herzaky.
Selain itu, menurut dia, tidak ada janji-janji politik uang yang disampaikan dalam pertemuan dengan Luhut.
Menurut Herzaky, pertemuan dengan Moeldoko menunjukkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, sedangkan pertemuan dengan Luhut dinilai masih bisa dikategorikan dengan "ngopi-ngopi" biasa.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengungkapkan bahwa Luhut pernah didatangi oleh sekelompok orang yang sama yang bertemu dengannya.
Moeldoko tidak mengungkapkan siapa saja orang-orang tersebut. Hanya saja, dia menyebut orang-orang tersebut menceritakan tentang persoalan Partai Demokrat.
Baca: Istana Tegaskan Enggan Jawab Surat AHY Soal Isu Kudeta Partai Demokrat : Itu Urusan Internal
"Pak LBP (Luhut) juga pernah cerita kepada saya, Saya juga pernah didatangi oleh mereka-mereka. Ya saya juga sama'," ujar Moeldoko menirukan ucapan Luhut saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jl Terusan Lembang, Rabu (3/2/2021).
Andi Mallarangeng: Moeldoko hanya jual nama
Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai Moeldoko hanya menjual nama saat mengklaim telah didukung oleh Partai Nasdem dan PKB untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024.
Ia berpendapat Moeldoko sekadar mencatut kedua partai tersebut supaya kader-kader Demokrat yang ditemui Moeldoko dapat mendukung Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
