lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Istana enggan beri respons soal surat AHY mengenai isu kudeta Partai Demokrat.
Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno menegaskan pihaknya tidak akan menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Surat tersebut terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Pratikno menjelaskan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.
Seperti diketahui, AHY mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).
Dalam surat tersebut, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut juga melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Jokowi.
AHY mengklaim gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Meski demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.
Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasaan di partainya adalah Moeldoko.
Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024. Namun demikian, tudingan tersebut telah berulang kali dibantah Moeldoko.
(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Tak Akan Jawab Surat AHY soal Isu Kudeta di Partai Demokrat"
