lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - DPP Partai Demokrat hingga kini belum menerima surat balasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
DPP Partai Demokrat sebelumnya meminta klarifikasi dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Yang pasti balasannya belum, saat ini kita belum menerima balasannya," ujar Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Namun, Herzaky memastikan surat yang dikirimkan tersebut sudah dibaca Presiden Jokowi.
"Kalau surat ke Pak Jokowi saat ini kami sudah mengetahui beliau sudah baca.
"Kemarin kami diinformasikan sore menjelang malam bahwa beliau sudah baca," bebernya.
Kemudian Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron turut angkat bicara.
Herman Khaeron mengatakan, partainya masih terus mendalami kelompok yang ingin melakukan kudeta.
Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai akan bekerja 1 sampai 2 minggu untuk merespons laporan dari beberapa DPC.
Baca: Terkait Isu Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Tantang AHY dan SH Buktikan Tudingan
Baca: Pengamat Politik: Konferensi Pers AHY Tunjukkan Demokrat Siap dengan Perang Terbuka
"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai,"
"Dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja,"
"Kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Ada aliran dana
Dalam prosesnya, Demokrat menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk menyuap DPC, untuk terlibat dalam 'gerakan kudeta' Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dari laporan yang diterima dari para saksi dan pelapor, besaran aliran dana yang dijanjikan ke setiap DPC sebesar Rp 100 juta.
"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC,"
Kemudian menurut Herman, uang yang dijanjikan itu pun sudah disebarkan ke para DPC yang mendukung kudeta.
"Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ungkapnya.
Selain itu, Partai Demokrat mengatakan memang ada pihak yang sengaja bertujuan mengusung calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Mereka juga disebut sudah menyiapkan dua partai lain untuk bisa lolos presidential threshold 20 persen.
