KPLP, Sang Penjaga Laut dan Pantai Tertua di Indonesia

KPLP merupakan organisasi tertua di Indonesia yang melaksanakan penjagaan dan penegakan hukum di laut.


zoom-inlihat foto
keberadaan-kplp-ini-tentunya-sangat-penting-dalam-menjaga-keutuhan-nkri.jpg
Dokumentasi KLPP
Keberadaan KPLP ini tentunya sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI yang merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia


Selanjutnya di tahun 1966 namanya berganti lagi menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan SAR.

Kemudian dengan bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan di tahun1968, tugas-tugas khusus SAR dimasukkan ke dalam Direktorat Navigasi, dan oleh Menhub diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan Keamanan Khusus Pelabuhan. Di tahun 1970, DPLP kemudian berubah menjadi KOPLP (Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai).

Hingga akhirnya, di tahun 1973 berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973 KOPLP menjadi KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) setingkat Direktorat. Tanggal tersebut hingga saat ini diperingati sebagai hari lahirnya KPLP.

Ahmad menyebutkan, menjelang usianya yang ke 48 ini, KPLP telah memiliki aset kapal patroli sebanyak 378 unit yang terdiri dari 7 unit kapal kelas I (60 meter), 15 unit kelas II (42 meter), 54 unit kelas III (28 meter), 65 unit kelas IV (15 meter), serta 237 unit kelas V (12 meter).

Termasuk di dalamnya 39 (tiga puluh Sembilan) unit kapal yang berada di 5 (lima) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yaitu PLP Kelas I Tanjung Priok, PLP Kelas II Tanjung Uban, PLP Kelas II Surabaya, PLP Kelas II Bitung dan PLP Kelas II Tual.

“39 kapal yang dimiliki oleh 5 Pangkalan PLP tersebut yang memang ditugaskan khusus untuk berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia,” kata Ahmad.

Sedangkan kapal-kapal Patroli yang ada di Kantor Syahbandar hanya beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp), adapun daerah di luar DLKr dan DLKp ini menjadi kewenangan dari 5 Pangkalan PLP.

Kapal-kapal Patroli ini, telah diinstruksikan untuk melakukan Patroli Keselamatan Maritim secara rutin untuk melakukan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Ahmad juga menegaskan bahwa dalam mengemban tugas Negara sebagai penjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, awak kapal negara KPLP adalah garda terdepan yang mengemban tugas tersebut disamping sebagai law enforcement atau penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Baca: Misteri Istana Mewah di Laut Hitam Terkuak, Bukan Milik Vladimir Putin, Pemilik Asli Buka Suara

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator maritim (maritime administration) Indonesia yang keberadaannya menjadi perwakilan negara di International Maritime Organization (IMO) atau Dewan Organisasi Maritim Internasional. Tentunya, KPLP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga banyak berperan di organisasi maritim internasional tersebut khususnya di bidang keselamatan, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved