Soal Akses Vaksin Covid-19 yang Adil, Menlu: Saya Minta Berhenti Politisasi & Nasionalisasi Vaksin

Retno mengatakan hingga sekarang nasionalisme vaksin masih terjadi di sejumlah negara.


zoom-inlihat foto
retno-marsudi-batasi-penerbangan.jpg
Tribunnews/Jeprima
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Gedung Kementrian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019). Pada Jumat, (29/1/2021, Retno meminta nasionalisasi dan politisasi vaksin Covid-19 dihentikan.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Jumat, (29/1/2021), meminta politisasi dan nasionalisasi vaksin Covid-19 dihentikan.

Retno mengatakan vaksin adalah isu kemanusiaan, dan setiap orang berhak atas vaksin Covid-19.

Nasionalisme vaksin dapat dipahami sebagai situasi ketika suatu negara berusaha mengamankan stok vaksin untuk kepentingan warga negaranya sendiri.

Dia juga menyebut vaksin bukan isu politis. Retno berharap kerja sama mulilateral dalam pengadaan vaksin Covid-19 berjalan sesuai dengan rencana.

"Saya minta untuk berhenti politisasi vaksin, berhenti nasionalisasi vaksin, kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa vaksin adalah isu kemanusiaan," ujar Retno dalam diskusi panel yang digelar Forum Ekonomi Dunia (WEF) dikutip dari Kompas.

Retno mengatakan hingga sekarang nasionalisme vaksin masih terjadi di sejumlah negara.

Situasi ini, kata Retno, akan menghalangi kerja sama pengadaan vaksin secara multilateral.

Baca: Sebanyak 95% Vaksin Covid-19 Telah Dipesan Negara Maju, Menlu Retno: Memprihatinkan Sekali

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (Tribunnews.com/ Imanuel Nicolas Manafe)

Retno pun mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama demi terciptanya akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata.

Ia mengatakan keadilan dan keseteraan akses terhadap vaksin Covid-19 merupakan isu penting yang harus jadi perhatian seluruh negara dunia.

Menurut Retno, dunia bisa kembali pulih jika negara-negara bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi. "Akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata bagi semua negara adalah isu yang sangat penting. Bukan hanya bagi negara-negara berkembang, tapi juga penting untuk negara-negara maju di dunia," ucapnya.

Menurut Retno, negara-negara Covax Advanced Market Commitment (AMC) atau AMC-92 telah mendiskusikan isu keadilan dan kesetaraan akses vaksin Covid-19. AMC-92 merupakan negara berpenghasilan menengah dan rendah yang akan dibantu Covax mendapatkan vaksin gratis.

Indonesia bersama Etiopia terpilih sebagai co-chairs mewakili negara penerima vaksin gratis, sementara Kanada terpilih sebagai co-chairs mewakili negara donor.

Retno juga menyampaikan apresiasi kepada Covax, Gavi, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memfasilitasi kerja sama multilateral pengadaan vaksin bagi negara berkembang.

Ilustrasi vaksin virus corona
Ilustrasi vaksin virus corona (Fresh Daily)

Baca: WHO Beri Izin Darurat 6 Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan, Satu di Antaranya Ada Sinovac

Lewat fasilitas Covax, Indonesia berpotensi mendapatkan vaksin gratis sebanyak 3 hingga 20 persen dari jumlah penduduk. "Semangat kerja sama inilah yang perlu terus kita perkuat," kata Retno.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta solidaritas global terkait pengadaan vaksin Covid-19 pada masa mendatang.

Saat membuka World Health Summit di Berlin, Tedros mengatakan, satu-satunya cara untuk pulih dari pandemi adalah dengan bekerja sama dan memastikan negara yang lebih miskin memiliki akses yang adil terhadap vaksin.

"Wajar jika negara ingin melindungi warga negaranya terlebih dulu, tetapi jika dan ketika kita memiliki vaksin yang efektif, kita juga harus menggunakannya secara efektif," kata Tedros seperti dikutip dari AFP, Senin (26/10/2020).

"Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan vaksinasi pada beberapa orang di semua negara daripada semua orang di beberapa negara saja," kata dia.

Baca: Lewat Covax, Indonesia Bisa Peroleh Vaksin Covid-19 Gratis hingga Sebanyak 20% Jumlah Penduduk

Tedros menegaskan bahwa nasionalisme vaksin justru akan memperpanjang masa pandemi, bukan memperpendek.

Sebanyak 95% vaksin Covid-19 telah dipesan negara maju

Retno pada Kamis, (28/1/2021), mengatakan dari seluruh vaksin Covid-19 yang sudah tersedia, sebanyak 95 persennya telah dipesan negara maju,

Dia mengatakan hal ini memprihatinkan sekali. Retno menyebut virus corona tidak hanya ada di negara maju, tetapi juga di negara berkembang.

Menurut Retno, masalah dunia tidak akan berakhir apabila semua negara belum bisa mengakhiri pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, kata Retno, Indonesia selalu konsisten menyerukan prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua negara di dunia.

Baca: Mendagri Tito Karnavian: Vaksin Bukan Obat untuk Menyembuhkan Orang dari Covid-19

Retno mengungkapkan Indonesia turut berkontribusi dalam prinsip kesetaraan akses terhadap vaksinasi Covid-19.

"Kita menjadi anggota dari CEPI Investors Council. Kita juga melakukan penjajakan awal kerja sama antara CEPI dan Bio Farma. Ini adalah salah satu wujud bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kita sendiri, tapi juga berusaha dengan kemampuan kita untuk berkontribusi," kata dia dalam acara "Rosi: Covid-19 Tembus 1 Juta, Kita Bisa Apa?" Kamis (28/1/2021).

(Tribunnewswiki/Tyo/Kompas/Tsarina Maharani/Nicholas Ryan Aditya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menlu Retno Tekankan soal Akses Vaksin Covid-19 yang Adil bagi Semua Negara" dan "Menlu: 95 Persen Vaksin Covid-19 Sudah Diorder Negara Maju"





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved