Wamenkumham Nyatakan Penolak Vaksin Dapat Dipidana, Pakar Hukum Kesehatan: Tidak Tepat

Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta menilai pernyataan Wamenkum HAM soal pidanakan penolak vaksin tak tepat.


zoom-inlihat foto
seorang-pekerja-medis-memberikan-vaksin-biotek-sinovac-untuk-melawan-virus-corona.jpg
STR / AFP
Seorang pekerja medis memberikan vaksin Biotek Sinovac untuk melawan virus corona COVID-19 kepada seorang pria di pusat perawatan kesehatan di Yantai, di provinsi Shandong, China timur pada 5 Januari 2021.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej soal penerima vaksin dapat dipidana mendapat pro dan kontra.

Edward mengatakan, penolak vaksin Covid-19 dapat dipidana paling lama 1 tahun.

Lebih lanjut ia menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

"Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban," kata Edward dalam webinar yang disiarkan akun YouTube PB IDI, Sabtu (9/1/2021) lalu, dikutip dari Kompas.com.

Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

"Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya," ujar Edward.

Baca: Sesaat Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Jokowi: Oh Enggak Berasa Sama Sekali

Baca: Kisah Dokter yang Suntikkan Vaksin Covid-19 ke Jokowi, Gugup hingga Gemetaran

Sementara itu, sejumlah pihak memiliki pandangan berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Wamenkumham.

Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Hasrul Buamona S.H.,M.H., menilai pernyataan Wamenkum HAM yang mempidanakan warga yang tidak mau divaksin Covid-19 adalah tidak tepat.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved