lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti kejanggalan APBD DKI Jakarta tahun 2021.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menilai, hal ini juga membuktikan bahwa klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Smart Budgeting ternyata tidak terbukti.
Pasalnya, kasus serupa terjadi setiap tahun dan terus berulang.
Menurut PSI, hal ini menunjukkan adanya cacat sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” kata Michael dalam keterangan yang diterima TribunJakarta.com, Rabu (23/12/2020).
Pada 2019, kejanggalan juga terjadi.
Kala itu anggaran lem aibon Rp 82 miliar sempat menjadi sorotan publik.
Baca: Guru Pembuat Soal Anies dan Mega Batal Dipolisikan, Prasetyo Edi: Saya Rasa Ibu Mega Bisa Menerima
Kemudian tahun ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran janggal senilai Rp 580 miliar di kegiatan-kegiatan DPRD DKI di dalam APBD DKI Jakarta tahun 2021.
Beberapa di antaranya, usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi.
Setelah dikritisi publik sehingga akhirnya direvisi, hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri.
Soal ini, Michael menyoroti mepetnya waktu pembahasan anggaran.
Baca: Daftar Aset Menteri Triliuner Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Teratas, Berlipat-lipat dari Jokowi
Pemprov baru memberikan KUA PPAS tahun 2021 pada tanggal 2 November.
Terhitung terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya.
Karenanya, angota DPRD hanya memiliki waktu dua hari untuk mempelajari.
Bahkan komponen anggaran yang ada jumlahnya mencapai ratusan ribu komponen.
Baca: Tri Rismaharini Ingin PP Jakarta-Surabaya, Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Rangkap Jabataan
"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD. Sejak awal PSI sudah mengingatkan bahwa pembahasan APBD 2021 akan kacau balau, bahkan lebih parah dari tahun sebelumnya,” ujar Michael.
Diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021.
Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran.
Michael menilai ini bukan kejadian tunggal yang diakibatkan oleh human error dari individu PNS, melainkan ada kesalahan fundamental dan sistemik yang bersumber dari cacatnya proses penganggaran di era pemerintahan sekarang.
"Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detil anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar,” kata Michael.
Baca: Temukan Anggaran Janggal Rp 580 Miliar di DPRD DKI Jakarta, Kemendagri: Isinya Ngaco
Michael berpendapat anggaran-anggaran janggal seperti ini akan ada setiap tahunnya jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet.
Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.
“Kami dukung langkah Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh dan kritis terkait sistem penganggaran APBD 2021 DKI. Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” kata Michael.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul PSI: Temuan Anggaran Janggal Rp 580 M untuk Kegiatan DPRD DKI Cerminan Cacatnya Penyusunan Anggaran
(TribunnewsWiki.com/Nur, TribunJakarta.com)
