lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah Ceko mengumumkan kebijakan pelonggaran pembatasan virus corona seiring dengan menurunnya jumlah kasus baru pada Minggu (29/11/2020).
Pemerintah juga mencabut larangan buka di hari Minggu.
Restoran dapat buka kembali dari pukul 6 pagi hingga 10 malam.
Namun, kapasitasnya terbatas hingga 50 persen.
Toko dan aneka pusat perbelanjaan juga diharuskan membatasi jumlah pengunjungnya. Sementara toko non-esensial juga ikut dibuka meski masih diterapkan aturan jaga jarak, menurut pengumuman Menteri Kesehatan Jan Blatny pada Minggu (29/11).
Baca: Tuding Pemerintah Prancis Tebang Pilih, Pemimpin Umat Agama Kritik Aturan Pembatasan Tempat Ibadah
Baca: Dokter Pribadi Bantah Bertanggung Jawab Atas Kematian Maradona: Mereka Mencari Kambing Hitam
Kemudian salon rambut, pusat kebugaran dan gym juga diizinkan untuk dibuka kembali.
Begitu pula kebun binatang, museum, dan galeri.
Republik Ceko termasuk negara yang paling terpukul atas gelombang baru virus corona.
Namun, jumlah kasus baru telah menurun sejak 4 November.
Negara berpenduduk hampir 10.7 juta jiwa itu tercatat memiliki 518.649 kasus dengan 8.054 kematian.
Baca: Irak Berlakukan Rotasi Belajar-Mengajar, Siswa Bergantian Datang ke Sekolah Sekali dalam Seminggu
Baca: Disney Ganti Opening Black Panther Sebagai Penghormatan pada Aktor Chadwick Boseman
Hingga Sabtu (28/11/2020), muncul kasus baru dalam sehari mencapai 2.667 infeksi.
Kabar Corona dari Inggris
Sementara itu kabar ihwal virus corona datang dari Inggris.
Kepolisian Inggris menangkap puluhan orang dalam demonstrasi anti-lockdown di London, Inggris.
Para pengujuk rasa anti-masker dan anti-vaksin ini terlihat membawa poster dan seruan bertuliskan "berhenti mengendalikan kami" atau "tidak ada lagi lockdown".
Massa berbaris di sepanjang jalan Oxford and Regeant, sebuah distrik pusat perbelanjaan di pusat kota, Sabtu (28/11), dikutip dari Associated Press, Minggu (29/11/2020).
Polisi mengamankan dan memborgol sejumlah orang yang menolak instruksi untuk membubarkan diri.
Bentrokan pun tak terhindarkan saat massa yang marah melemparkan botol dan bom asap ke arah petugas.
Baca: Tunjuk Menteri Kesehatan Baru, Pemerintah Inggris Beli 40 Juta Dosis Pfizer dan 11 Juta AstraZeneca
Baca: Ribut Pembatasan Covid-19, Kebijakan Pemerintah Inggris Dikritik Partai Konservatif
Kepolisian Metro mengatakan lebih dari 60 orang ditangkap dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah.
Seperti diketahui, Inggris melarang warganya mengadakan pertemuan massal di bawah aturan lockdown.
Gerakan anti-lockdown yang tak punya massa besar ini cukup vokal menentang kebijakan pemerintah pusat.
Di dalamnya banyak tokoh-tokoh aktivis anti-vaksin, ahli teori konspirasi, orang-orang yang percaya pembatasan sosial adalah bentuk pelanggaran kebebasan sipil, sebagaimana dilansir Associated Press, Minggu (29/11/2020).
Baca: Muncul 21,695 Kasus Corona dalam 24 Jam, Jerman Atur Ketat Pembatasan Sosial Jelang Natal
Bagaimana Kabar Corona di Inggris?
Seperti diketahui, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menunjuk anggota parlemen Partai Konservatif Nadhim Zahawi menjadi Menteri Kesehatan baru yang bertugas mengurusi seputar program dan distribusi vaksin virus corona.
Bekerjasama dengan badan regulator obat-obatan, pemerintah Inggris sedang menguji dua vaksi yakni Pfizer/BioNTech dan yang lain adalah AstraZeneca/Universitas Oxford.
Kepada Guardian, sejumlah rumah sakit mengaku akan menerima dosis pertama vaksin pada 7 Desember 2020, jika sudah ada persetujuan.
Seperti diketahui, Inggris telah memesan 40 juta dosis vaksin Pfizer dan 100 juta dosis AstraZeneca.
Pemerintah memprioritaskan para pekerja medis dan penghuni panti jompo yang pertama divaksinasi.
Baca: Prosedur Bikin Baru atau Perpanjang SIM di Luar Daerah Domisili, Cukup Bawa Persyaratan Ini
Baca: Presiden Jokowi Tetapkan 9 Desember 2020 jadi Hari Libur Nasional untuk Pilkada Serentak
Selanjutnya para orang tua dan mereka yang berusia di atas 80 tahun, sebagaimana dilansir Associated Press, Sabtu (28/11/2020).
Diwartakan sebelumnya, kabar virus corona di Inggris tidak hanya soal vaksin.
Kebijakan pemerintah Inggris mendapat pertentangan dari anggota parlemen setempat
Pertentangan gagasan ihwal kebijakan Covid-19 di Inggris Raya terjadi antara PM Boris Johnson dan anggota parlemen dari Partai Konservatif.
Pembatasan ketat virus corona yang diterapkan Pemerintah Inggris ditentang anggota parlemen dengan menyebut itu akan menghadirkan kerusakan ekonomi.
Baca: K-Movievaganza: Sinopsis The Spy: Undercover Operation, Tayang Malam Ini di Trans7 pukul 22.00 WIB
Adapun pemerintah Inggris menjawab kritik tersebut dengan menegaskan bahwa pembatasan ketat adalah satu-satunya cara untuk menghindari lonjakan kasus yang justru dapat membebani sistem kesehatan.
Kebijakan locdown nasional selama satu bulan di Inggris telah berakhir pada Rabu (25/11), dan akan diubah melalui regulasi di tingkat daerah yang pada prinsipnya tetap membatasi aktivitas bisnis, perjalanan, dan pertemuan publik.
Gagasan tersebut mendapat pertentangan dari partai pendukung Boris, Partai Konservatif di parlemen, sebagaimana dilansir Associated Press, Sabtu (28/11).
Baca: Prosedur Bikin Baru atau Perpanjang SIM di Luar Daerah Domisili, Cukup Bawa Persyaratan Ini
Baca: Presiden Jokowi Tetapkan 9 Desember 2020 jadi Hari Libur Nasional untuk Pilkada Serentak
Anggota parlemen menyebut kebijakan Boris dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih besar daripada manfaat kesehatan masyarakat.
Beberapa dari mereka menegaskan akan melakukan voting di tingkat parlemen menolak aturan pemerintah.
Sementara itu Menteri Kabinet Michael Gove menyebut apa yang dilakukan pemerintah Inggris 'sangat perlu' untuk atasi wabah.
Kepada The Times of London, Gove menegaskan bahwa masih ada belasan ribu pasien corona yang berada di rumah sakit.
Inggris dilaporkan memiliki infeksi corona paling mematikan di Eropa yang menewaskan 57.000 orang.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)
