Ribut Pembatasan Covid-19, Kebijakan Pemerintah Inggris Dikritik Partai Konservatif

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pertentangan gagasan ihwal kebijakan Covid-19 di Inggris Raya terjadi antara PM Boris Johnson dan anggota parlemen dari Partai Konservatif.

Pembatasan ketat virus corona yang diterapkan Pemerintah Inggris ditentang anggota parlemen dengan menyebut itu akan menghadirkan kerusakan ekonomi.

Adapun pemerintah Inggris menjawab kritik tersebut dengan menegaskan bahwa pembatasan ketat adalah satu-satunya cara untuk menghindari lonjakan kasus yang justru dapat membebani sistem kesehatan.

Kebijakan locdown nasional selama satu bulan di Inggris telah berakhir pada Rabu (25/11), dan akan diubah melalui regulasi di tingkat daerah yang pada prinsipnya tetap membatasi aktivitas bisnis, perjalanan, dan pertemuan publik.

Gagasan tersebut mendapat pertentangan dari partai pendukung Boris, Partai Konservatif di parlemen, sebagaimana dilansir Associated Press, Sabtu (28/11).

Baca: Prosedur Bikin Baru atau Perpanjang SIM di Luar Daerah Domisili, Cukup Bawa Persyaratan Ini

Baca: Presiden Jokowi Tetapkan 9 Desember 2020 jadi Hari Libur Nasional untuk Pilkada Serentak

Anggota parlemen menyebut kebijakan Boris dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih besar daripada manfaat kesehatan masyarakat.

Beberapa dari mereka menegaskan akan melakukan voting di tingkat parlemen menolak aturan pemerintah.

Sementara itu Menteri Kabinet Michael Gove menyebut apa yang dilakukan pemerintah Inggris 'sangat perlu' untuk atasi wabah.

Kepada The Times of London, Gove menegaskan bahwa masih ada belasan ribu pasien corona yang berada di rumah sakit.

Inggris dilaporkan memiliki infeksi corona paling mematikan di Eropa yang menewaskan 57.000 orang.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)