3 Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo: Izinkan Pakai Cantrang hingga Buka Ekspor Benih Lobster

MKP Edhy Prabowo beberapa kali membuat peraturan yang menuai kontroversi, satu di antaranya adalah membuka ekspor benih lobster, hingga impor garam


zoom-inlihat foto
edhy-prabowo-3.jpg
Kompas.com/MUTIA FAUZIA
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019).(Kompas.com/MUTIA FAUZIA)


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy ini terkait dengan dugaan korupsi ekspor benuh atau benih lobster.

"Saat ini sudah diamankan di KPK, dan KPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami mohon publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dan kami tentu akan melakukan ekspos lebih lanjut," kata Ghufron dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Rabu.

Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti, Edhy beberapa kali menetapkan kebijakan yang menuai kontroversi.

Beberapa aturan baru itu menghapus regulasi lama yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti.

Baca: Tengah Jalani Pemeriksaan, Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK Atas Dugaan Korupsi Benur

Hal itu menjadi polemik lantaran Edhy dianggap mengutak-atik aturan yang dinilai sudah sesuai jalur yang diterbitkan Menteri KKP sebelumnya.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, berikut ini sederet kontroversi Edhy Prabowo:

Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Edhy Prabowo.
Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Edhy Prabowo. (Dok. KKP)

1. Buka ekspor benih lobster

Pada era Susi, terbit Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 56 Thun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Namun pada masa Edhy, larangan tersebut masuk daftar untuk direvisi.

Menurut Edhy, larangan lobster banyak merugikan nelayan.

Dia mengaku punya cukup alasan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

“Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Menteri Edhy dalam keterangan tertulisnya.

Dikatakannya, angka penyelundupan benih lobster sangatlah tinggi.

Maka dari itu, daripada jadi selundupan yang tak menguntungkan negara, lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan.

Edhy menegaskan, dia tidak akan menutupi apa pun dalam kebijakan ekspor benuh lobster.

Baca: Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo Ditangkap KPK terkait Ekspor Benih Lobster

Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

"Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan.

Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," kata Edhy.

ILUSTRASI - Pekerja memilih lobster siap jual di salah satu keramba lobster di kawasan Dusun Suka Damai, Simeulue, Rabu (2/9/2015). Dalam sebulan pengusaha dapat menjual sedikitnya 300-400 kilogram lobster yang dikirim ke Jakarta melalui darat dan udara. Harga jual lobster Rp 280.000 hingga Rp 350.000 per kilogram.
ILUSTRASI - Pekerja memilih lobster siap jual di salah satu keramba lobster di kawasan Dusun Suka Damai, Simeulue, Rabu (2/9/2015). Dalam sebulan pengusaha dapat menjual sedikitnya 300-400 kilogram lobster yang dikirim ke Jakarta melalui darat dan udara. Harga jual lobster Rp 280.000 hingga Rp 350.000 per kilogram. (SERAMBI/M ANSHAR)




Halaman
123






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved