lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Adanya pandemi Covid-19 membuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021.
Meski demikian, ada lima provinsi yang memilih menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.
Mayoritas provinsi yang menaikkan UMP ada di Jawa, dan hanya ada satu provinsi yang berada di luar Jawa, yakni Sulawesi Selatan.
Meski Kemnaker memilih tidak menaikkan UMP, keputusan naik atau tidaknya upah minimum tetap berada di tangan gubernur masing-masing.
"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," kata Ida pada Minggu, (1/11/2020), dikutip dari Kompas.
Sebelumnya, Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Baca: Daftar 10 Daerah dengan UMK dan UMP Tertinggi, Karawang dan DKI Jakarta Paling Tinggi
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Dikutip dari Kontan, berikut provinsi yang menaikkan UMP 2021:
1. DKI Jakarta dengan syarat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kenaikan UMP 2021 DKI Jakarta sebesar 3,27% menjadi sebesar Rp 4,41 juta. Penghitungan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor usaha. Kenaikan upah hanya berlaku untuk usaha yang tidak mengalami dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).
"Kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," ujar Anies dalam siaran pers, Sabtu (31/10).
Sementara itu, usaha yang terdampak Covid-19 diputuskan tidak mengalami kenaikan UMP.
Baca: KSP Nilai Keputusan Kemenaker Tak Naikkan Upah Minimun Tahun 2021 Sudah Tepat
2. Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan penetapan UMP 2021 naik sebesar 3,27 persen menjadi sebesar Rp 1.798.979,12 dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng tahun 2020 sebesar Rp 1.742.015.
Dalam keterangannya, Ganjar mengatakan tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja melainkan tetap berpegang dengan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
3. DIY
Setelah Jawa Tengah menaikkan upah minimum provinsi (UMP), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menaikkan upah minimum.
Pemerintah DIY menaikkan UMP 2021 sebesar 3,54% dibandingkan tahun lalu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi menjelaskan bahwa Gubernur DIY meneken Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY.
"UMP DIY tahun 2021 ditetapkan naik sebesar 3,54%. UMP DIY 2021 sebesar Rp 1.765.000," kata Aria dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu.
Baca: Upah Minimum Dipastikan Tidak Naik, Cek Daftar Lengkap UMP 2020 di 34 Provinsi
Rekomendasi ini merupakan hasil dari sidang pleno Dewan Pengupahan DIY yang dihadiri dari tiga unsur pertama, yaitu unsur buruh atau pekerja, pengusaha dan pemerintah.
4. Jawa Timur
Pemprov Jatim menaikkan UMP Jatim 2021 sebesar 5,65% menjadi Rp 1.868.777 dari Rp 1.768.000 pada 2020.
Dengan perubahan itu, upah minimum provinsi (UMP) Jatim hanya naik sekitar Rp 100.000.
Sulawesi Selatan ikut menaikkan UMP 2021 sebesar 2%. Dengan demikian, UMP 2021 Sulawesi Selatan menjadi Rp 3.165.876 per bulan.
Sebelumnya, UMP Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar Rp 3.103.800 per bulan
Baca: Upah Minimum Dipastikan Tidak Akan Naik pada 2021, Gaji Pegawai Dipotong 2,5% untuk Iuran Tapera
KSP: Keputusan Kemnaker sudah tepat
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menilai keputusan Kementerian Tenaga Kerja yang tak menaikkan upah minimum provinsi ( UMP) 2021 merupakan langkah yang tepat.
Menurut Edy, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menjadi dasar penentuan kenaikan UMP menunjukkan pada indikator yang buruk.
"Pertumbuhan ekonomi tahun ini memang belum full ya, tetapi kan kita menduga akan negatif. Kalau inflasi tetap positif meskipun dengan catatan 2-3 bulan ini kita deflasi. Kita belum tahu pastinya 2021 akan negatif berapa tapi mungkin sekitar -2 atau -3 persen," kata Edy dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (1/11/2020).
"Inflasinya 3 persen kurang sedikit. Kalau mengikuti itu menurut saya masuk akal kalau diputuskan tidak berubah (UMP-nya)," kata dia.
Ia mengatakan bahwa wajar ketika UMP 2020 naik 8,51 persen dibandingkan 2019.
Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 mencapai 5,3 persen dan inflasinya berada di kisaran 3 persen.
Kondisi tersebut berbeda dengan sekarang, saat ekonomi tumbuh negatif.
Ia tak memungkiri ada beberapa sektor usaha yang meningkat keuntungannya, tetapi tak banyak.
Untuk itu, ia meminta kebijaksanaan dari para pekerja agar memaklumi kondisi perekonomian saat ini yang tak memungkinkan menaikkan UMP pada 2021.
"Perlu keprihatinan kita semua. Dunia usaha sama sekali tidak menggembirakan. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa sektor yang bisnsinya maju dan sebagainya. Kita tak bisa bantah," ujar Edy.
"Tapi secara umum lesu. Ini beban yang harus kita tanggung semua. Ini pasti tidak menyenangkan teman pekerja. Tapi saya kira berdasarkan regulasi dan intuisi ini masuk akal," kata dia.
(Tribunnewswiki/Tyo/Kontan/Virdita Ratriani)
Artikel ini telah tayang di Kontang dengan judul "5 Provinsi yang naikkan UMP 2021, termasuk DKI Jakarta" dan Kompas dengan judul "KSP: Keputusan Tak Naikkan UMP 2021 Sudah Tepat"
