lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin masih menyisakan sejumlah catatan.
Satu diantaranya adalah terkait anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi di era pemerintahan Jokowi saat ini.
Hal ini terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang salah satunya menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak dilakukan.
Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat.
20 ,6 persen soal polemik pembentukan Undang-Undang dan 15 persen soal sinergi lembaga pemerintah.
Baca: PT Nikon Indonesia Tutup, Berikut Informasi Lokasi Servis dan Penjualannya
Baca: Viral Video Oknum Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Ternyata Dalangnya Seorang ASN
Sisanya menjawab soal konflik antarkelompok, keamanan di perbatasan, dan gerakan separatis dan terorisme.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.
Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.
Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.
Dalam program satu meja, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut, anggapan bahwa pemerintah mengekang suara publik muncul karena banyaknya hoaks di media sosial yang menyudutkan pemerintah.
Namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan.
Penurunan itu terlihat dari penyusutan ruang sipil, serta semakin merebaknya budaya kekerasan.
Kebebasan berekspresi perlu mendapat jaminan dari pemerintah karena bagian dari amanah konstitusi.
Baca: Mantan Pramugari yang Wik-wik dengan Bocah 15 Tahun Dibebaskan Setelah Hanya Ditahan Seminggu
Baca: Pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 Juta Tidak Bisa Dilakukan secara Online
Namun kebebasan pendapat di masyarakat juga perlu diringi pandangan yang konstruktif agar tidak menimbulkan kebencian konflik bahkan perpecahan.
Benarkah ada pelemahan terhadap suara kritis dari masyarakat dan bagaimana memastikan pemerintah tetap menjaga iklim demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab?.
Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebutkan jika sejumlah survei membuktikan adanya penurunan kebebasan sipil untuk berpendapat di era Jokowi.
Kritik dari Oposisi
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut memberikan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Kepada Kompas TV, Mardani memakai dua perspektif dalam menilai pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Yakni perspektif komitmen atau integritas, dan perspektif kompeten atau kapasitas.
