lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pengunjuk rasa Thailand memberikan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha waktu tiga hari untuk mengundurkan diri dan memenuhi tuntutan utama lainnya termasuk mereformasi monarki.
Ribuan pengunjuk rasa pada Rabu (21/10/2020) malam menerobos barikade polisi dan kawat berduri untuk berbaris menuju kantor resmi Prayuth.
Mereka berkumpul di dekat gedung Government House.
Segera setelah itu, perdana menteri mengatakan bahwa pemerintahnya siap untuk mencabut aturan darurat melarang pertemuan besar di ibu kota jika protes dapat berlangsung dengan damai.
"Kami mengajukan surat agar Prayuth mengundurkan diri, yang merupakan salah satu dari tiga tuntutan kami," kata Free Youth, salah satu organisasi protes utama, dalam sebuah posting Facebook pada Rabu malam seperti dilansir oleh South China Morning Post.
“Jika dalam tiga hari pemerintah tidak memberikan jawaban, rakyat akan kembali dengan tuntutan lebih tinggi dari sebelumnya.”
Baca: Terkuak Perilaku Raja Thailand yang Bikin Mahasiswa Tuntut Reformasi Monarki: Anjing Jadi Marsekal
Prayuth sendiri telah berjuang untuk membendung gelombang demonstrasi jalanan yang terus meningkat.
Pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda akan memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, yang akan menjungkirbalikkan elit royalis yang telah mempertahankan kekuasaan di sebagian besar wilayahThailand.
Namun, di sisi lain mereka juga berusaha untuk menghindari pertumpahan darah yang dapat lebih mengguncang perekonomian.
"Saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini," kata Prayuth dalam pidatonya di depan negara pada hari Rabu.
Pada hari Kamis, pemerintah mengumumkan akan mencabut tindakan darurat mulai pukul 12 siang waktu setempat.
"Situasi kekerasan saat ini yang mengarah pada pengumuman situasi parah telah mereda dan berakhir pada situasi di mana pejabat pemerintah dan lembaga negara dapat menegakkan hukum reguler," katanya dalam pernyataan yang dipublikasikan di Royal Gazette resmi.
Baca: Belum Pernah Terjadi dalam Sejarah Thailand, Puluhan Ribu Mahasiswa Demo Tuntut Reformasi Monarki
Protes tersebut didukung oleh pertumbuhan lambat selama bertahun-tahun yang sekarang diperburuk oleh pandemi virus corona, yang telah menempatkan perekonomian Thailand pada kinerja terburuknya dengan menggagalkan dua pendorong utama: pariwisata dan perdagangan.
Indeks SET acuan saham telah kehilangan 23 persen tahun ini.
Pasar keuangan Thailand akan mengambil pendekatan menunggu dan melihat protes dan tanggapan pemerintah, kata Tim Leelahaphan, seorang ekonom di Standard Chartered Bank Pcl di Bangkok.
“Masih harus dilihat apakah keadaan darurat akan mengganggu rencana pemerintah untuk secara bertahap membuka kembali pariwisata bagi pengunjung asing mulai bulan ini,” kata Leelahaphan.
"Sementara situasi politik sejauh ini telah terkendali, protes yang berlarut-larut bukanlah pertanda baik bagi pemulihan ekonomi Thailand."
Demonstrasi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan bahkan sudah mulai menyebar ke bagian lain Thailand.
Mereka telah melanggar tabu lama tentang mengkritik keluarga kerajaan secara terbuka, dengan tuntutan agar raja tidak lagi mendukung kudeta, memberikan transparansi tentang bagaimana dana dihabiskan, dan menyingkirkan undang-undang yang menghambat diskusi tentang keluarga kerajaan.
Baca: Demo Anti-Pemerintah Tak Kunjung Reda Meski Telah 6 Tahun Berlalu, Ini Tuntutan Rakyat Thailand
Demonstrasi simultan oleh kelompok pro-royalis untuk mendukung Raja Maha Vajiralongkornjuga menimbulkan kekhawatiran bentrokan antara kelompok saingan.
