lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Melalui program acara milik Najwa Shihab, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkomentar tentang kinerjanya selama satu tahun.
Jabatannya banyak disebut-sebut hanya sebagai 'alat politik'.
Tak hanya itu, Ma'ruf Amin juga dinilai tak berperan banyak karena jarang muncul ke publik.
Bertepatan satu tahun menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa (20/10/2020), Ma'ruf Amin buka-bukaan terkait kepemimpinannya.
Ia pun menjelaskan pembagian kerja antara dirinya dan Jokowi, saat ditanya oleh Najwa Shihab.
Ma'ruf Amin mengaku, ia telah menjalankan porsinya sebagai wapres berdasarkan aturan konstitusi.
"Sesuai dengan aturan konstitusi, wakil presiden itu kan membantu presiden, maka yang dilakukan presiden kemudian wapres membantu membuat kebijakan-kebijakan melalui penetapan-penetapan di sidang-sidang kabinet atau diskusi khusus," terang Ma'ruf Amin.
Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan nantinya yang akan mengeluarkan kebijakan adalah Presiden Jokowi.
"Tak ada dua matahari, tidak ada. Jadi tugas wapres adalah membantu presiden di semua kegiatan yang menjadi prioritas," ucap Ma'ruf.
Baca: Pilkada 2020 Dituding Ada Kepentingan, Maruf Amin: Tak Melihat Seperti Sesuatu yang Mengganggu
Baca: Satu Tahun Jokowi Maruf, Ketua DPP PKS Mardani Ali: Penanganan Covid-19, Saya Nilai 5 dari 10
Menurut Ma'ruf, selama ini ia bekerja di bidang yang telah ditugasi khusus oleh presiden seperti persoalan kemiskinan, umkm, reformasi birokrasi dan ekonomi syariah.
"Jadi banyak hal yang secara khusus kemudian ditugasi kepada saya, seperti itu pembagiannya," terang Ma'ruf Amin.
Terkait pencapaiannya selama satu tahun menjabat, Ma'ruf Amin menegaskan, pandemi Covid-19 cukup menghambat program pemerintah tetapi masih ada banyak hal yang masih bisa dicapai.
"Saya kira banyak sekali capaian-capaian, baik di dalam penyiapan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, termasuk ekonomi. Tetapi yang saya lihat, walaupun dalam keadaan pandemi, justru ada momentum penting yaitu untuk membangun kemandirian. Saya kira ini waktu kita membangun produk-produk dalam negeri, memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, pendidikan," jelas Ma'ruf Amin.
Setelah itu, Najwa pun mempertanyakan kemungkinan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Ma'ruf mengaku tak tahu menahu terkait reshuffle kabinet.
"Saya belum tahu karena Pak Jokowi yang tahu. Itu hak prerogatif beliau. Kinerja menteri memang belum ada evaluasi, kalau ada hal penting baru diajak bicara, tentu saya memberikan saran. Tetapi soal reshuffle itu hak prerogatifnya," beber Ma'ruf.
Komentar Ma'ruf Amin terkait isu reshuffle kabinet
Wakil Presiden KH Maruf Amin ikut menanggapi soal isu reshuffle kabinet yang berembus belakangan ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya selaku wapres.
Hal itu ditengarai lantaran Presiden Jokowi marah kepada sejumlah menteri saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu.
Ketika publik menilai ada reshuffle, Ma'ruf justru bicara lain.
"Kalau saya melihatnya, itu adalah teguran kepada para menteri. Saya belum melihat adanya reshuffle, belum muncul rencana itu. Teguran kepada menteri yang lambat," kata Ma'ruf dalam wawancara bersama Tribun-Network, Kamis (9/7/2020).
Maruf memahami selama pandemi Covid-19, perekonomian di Indonesia sempat terhenti, sebelum akhirnya kembali dibuka dengan protokol kesehatan. Belanja pemerintahan pun, dikatakan Ma'ruf, harus segera dilakukan.
"Untuk menyerap itu harus ada kreativitas. Harus ada keberanian, harus ada inovasi. Biar bisa cepat, tapi tetap akuntabel, supaya jangan jadi masalah di kemudian hari," katanya.
Jika belanja pemerintah lambat, Maruf menilai ekonomi negara tak akan terdorong.
Baca: Putri Wapres Maruf Amin Sebut Partai Demokrat Tidak Menolak UU Ciptaker Secara Menyeluruh
Baca: Putri Wapres Maruf Amin, Siti Nur Azizah Maju Pilkada Tangsel 2020, Ini Pesan Sang Ayah
"Karena itu Presiden meminta segera itu penyerapan dilakukan. Maka itu Presiden mengumpulkan, terutama yang anggarannya besar supaya cepat melakukan penyerapan," ungkapnya.
Dalam beberapa pertemuan pun, Maruf menyebut pemerintah sudah sering mengatakan seperti halnya soal regulasi yang harus dilonggarkan, tidak dibuat menghambat.
"Kalau ada kekhawatiran, boleh didampingi lembaga pengawasan, karena yang penting jalan. Prosedur-prosedur yang ruwet-ruwet itu dihilangkan, disederhanakan, supaya ini bisa berjalan."
"Harus ada kemampuan untuk melakukan strategi dan inovasi dari masing-masing lembaga atau kementerian untuk bisa menyerap itu. Jangan misalnya menunggu, karena ini kan darurat. Jadi tidak menggunakan birokrasi yang normal," kata wapres.
(TribunnewsWiki.com/Restu, TribunJakarta.com/Kurniawati Hasjanah)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Dianggap Jarang Muncul, Ma'ruf Amin Ungkap Pembagian Kerja Wapres Jokowi: Tak Ada 2 Matahari
