Jika RUU Cipta Kerja Disahkan, Apakah Buruh Akan Dibayar Lebih Rendah?

Skema upah minimum akan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) apabila UMK dihapus


zoom-inlihat foto
ilustrasi-tolak-omnibus-law.jpg
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Ilustrasi Penolakan Omnibus Law: Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Serikat buruh menolak Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, satu di antaranya karena adanya pasal yang menghilangkan ketentuan terkait upah minimun sektoral.

Upah sektoral diterapkan melalui penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Sektoral (UMSK).

Skema upah minimum akan menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) apabila UMK dihapus.

Skema upah tersebut yang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum terdiri dari UMK dan UMP yang ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Baca: Bayang-bayang Ancaman RUU Cipta Kerja Jika Berhasil Disahkan Bisa Ancam Pekerja Kantoran

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.

KHL saat ini berlaku 60 item, sementara yang diusulkan oleh serikat buruh mencapai 78 item komponen.

Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan.

#GejayanMemanggilLagi diserukan oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta untuk menuntut penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
#GejayanMemanggilLagi diserukan oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta untuk menuntut penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Twitter/@MarsinahdHede)

Sementara itu dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G.

"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja," kata Ketua Baleg DPR RI Supraptman dalam keterangan resminya seperti dikutip pada Senin (5/10/2020).

Baca: Warganet Kritik Para Artis yang Promosikan RUU Cipta Kerja, Istana Bantah Berikan Bayaran











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved