Luhut Ingin Berikan Hadiah pada Anggota TNI dan Bakamla yang Tangkap Penyelundup Barang Ilegal

Luhut mengatakan usulan tunjangan itu akan diserahkan kepada Menkeu. Ia berharap usulan tersebut bisa segera diputuskan.

Tayang: Kamis, 24 September 2020 20:07 WIB

Home
Blog

Mantan Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai Senin (21/10/2019), usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar TNI Angkatan Laut (AL) dan Bakamla, yang menangkap para penyeludup barang ilegal, diberikan tunjangan prestasi.

"Ini kami lagi merancang persetujuan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam konferensi pers bersama Ekosistem Logistik Nasional secara daring, Kamis (24/9/2020).

"Semua jajaran di situ, TNI Angkatan Laut, Bakamla yang menangkap semua penyeludup dengan sangat baik, itu kalau bisa 50 persen diatur dan dikembalikan lagi kepada mereka sebagai tunjangan prestasi atau apalah namanya," kata dia.

Menurut Luhut tambahan tunjangan dari pemerintah kepada TNI AL dan Bakamla sangat penting.

Hal tersebut dinilai bisa mencegah penerimaan dana-dana dari oknum penyeludup barang ilegal.

Mantan Satgas Tempur Kopassus ini juga berharap agar tunjangan prestasi bagi TNI AL dan Bakamla tersebut segera disalurkan tahun ini.

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan Beri Mahfud MD Meme Corona is Like Your Wife, Apa Maksudnya?

Baca: Jika Nanti Indonesia Resesi, Menko Maritim Luhut Binsar: Bukan Akhir Segalanya

"Kalau bisa tahun ini sudah dikeluarkan. Karena operasi ini sekarang sudah jalan," ujarnya.

Luhut mengatakan usulan tunjangan itu akan diserahkan kepada Menkeu.

Ia berharap usulan tersebut bisa segera diputuskan.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/3/2020).(KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI) (Kompas.com)

Alasan Luhut Ditugaskan Jokowi untuk Mengurus Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menangani wabah virus corona di sembilan provinsi prioritas.

Alasan Jokowi menunjuk Luhut diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.

Donny mengatakan Jokowi menunjuk Luhut karena dia selama ini dianggap mampu mengeksekusi tugas yang diberikan dengan baik.

Dengan demikian, penunjukan Luhut didasari atas kepercayaan bahwa dia mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Selain itu, Donny mengatakan penugasan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi

Oleh karena itu, kata dia, penunjukan ini tidak perlu dipermasalahkan.

Baca: Daftar 34 Daerah Covid-19 yang Berubah dari Zona Merah ke Zona Kuning, Termasuk Jakarta dan Jatim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka program Packaging Recovery Organization (PRO) secara fisik, di Jakarta, Selasa (25/8/2020). (Dokumentasi Humas Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di sembilan provinsi," ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Donny mengatakan Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.

"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut," kata dia.

Donny menilai penunjukan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar.

Baca: Belasan Petugas Medis Berkontak Langsung dengan Korban Kecelakaan yang Ternyata Positif Covid-19

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool)

Sebab, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Artinya, sebenarnya beliau juga secara keorganisasian secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menekan angka positif," kata Donny.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan, prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apa pun yang diminta oleh Presiden," tutur dia.

Sembilan provinsi prioritas yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di Tanah Air.

Baca: GPMB : Peringatan Pandemi Berikutnya Muncul Saat Kematian Akibat Covid-19 Dekati Angka 1 Juta Jiwa

Selain Luhut, Jokowi juga menugaskan Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk fokus menekan penyebaran virus corona di sembilan provinsi tersebut.

Jokowi Minta Angka Kematian dan Kasus Harian Covid-19 di 9 Provinsi Diturunkan

Presiden Joko Widodo meminta angka kematian dan laju penularan virus corona atau Covid-19 di sembilan provinsi di atas diturunkan.

"Presiden telah menugaskan Menko Marves Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB bekerja sama dengan Menkes Terawan untuk menangani kasus Covid-19," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9/2020).

Baca: Jika Nanti Indonesia Resesi, Menko Maritim Luhut Binsar: Bukan Akhir Segalanya

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2

Penulis: Niken Nining Aninsi

Editor: Ekarista Rahmawati Putri