lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis, (10/9/2020), mengatakan telah terkumpul dana $700 juta dari para dermawan dunia untuk membayar vaksin Covid-19 yang kelak akan digunakan oleh negara-negara miskin.
Jumlah ini, kata WHO, bahkan belum mencapai setengah dari target.
Program pendanaan ini dimaksudkan untuk memastikan vaksin juga bisa didapatkan oleh negara-negara miskin.
Dilansir dari Reuters, (11/9/2020), COVAX Advanced Market Commitmen memiliki target awal sebesar $2 miliar untuk membeli vaksin tersebut.
"Sampai hari ini, sejauh ini sudah terkumpul $700 juta. Jadi ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan yang memungkinkan," kata Matshidiso Moeti, direktur WHO untuk wilayah Africa.
COVAX dipimpin oleh GAVI Vaccine Alliance, Koalisi WHO dan CEPI untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi.
Baca: Uji Coba Vaksin Covid-19 Buatan AstraZeneca Dihentikan, Sukarelawan Mengaku Tak Khawatir
COVAX bertujuan menmberikan 2 miliar dosis vaksin Covid-19 yang efektif dan sudah disetujui pada akhir 2021.
Moeti mengatakan setidaknya ada delapan negara Afrika, termasuk Afrika Selatan, Gabon, Namibia, dan Guinea Equatorial, yang telah setuju untuk mendapatkan vaksin dengan biaya sendiri.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Afrika pada bulan lalu mengatakan benua tersebut secara perlahan mulai melandaikan kurva Covid-19 karena langkah-langkah seperti penggunaan masker dan pembatasan sosial telah memperlambat penyebaran pandemi.
Vaksin Covid-19 Mulai Didistribusikan di Amerika Serikat pada 1 November 2020
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (AS) atau CDC mengonfirmasi bahwa mereka meminta pejabat kesehatan masyarakat di 50 negara bagian dan beberapa kota besar untuk bersiap mendistribusikan vaksin pada 1 November 2020.
Baca: Kian Sengit, Kamala Haris Pojokkan Donald Trump Soal Vaksin: Saya Tidak Akan Percaya Dia
Dengan demikian, vaksin Covid-19 akan didistribusikan dua hari sebelum pemilihan presiden di AS.
Dilansir dari Voa News, (4/9/2020), kantor berita McClatchy adalah yang pertama melaporkan bahwa CDC mengirim memo empat halaman pada 27 Agustus 2020 kepada departemen kesehatan untuk menyusun rencana vaksinasi pada 1 Oktober 2020 "bertepatan dengan kemungkinan paling awal peluncuran vaksin Covid-19".
New York Times menyebut memo yang berasal dari Dr. Robert redfield, direktur CDC, itu juga dikirim kepada para pejabat kesehatan masyarakat di seluruh AS, termasuk di New York City, Chicago, Philadelphia, Houston, dan San Antonio.
Memo itu mengatakan para profesional kesehatan, pegawai fasilitas perawatan jangka panjang, dan karyawan penting lainnya, ditambah pegawai kemananan nasional, akan diprioritaskan mendapat vaksin.
Baca: Pemerintah Siapkan Anggaran Sebesar Rp 37 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19
Selain itu, surat kabar tersebut menyebut CDC juga memberi prioritas kepada rakyat AS berumur 65 tahun atau yang lebih dua, orang-orang yang berasal dari etnis dan ras minoritas, pribumi Amerika, dan mereka yang dipenjara.
Dr. Redfield juga mendesak para pejabat kesehatan untuk cepat menyetujui permohonan izin dari McKesson Corp untuk menyalurkan vaksin ke berbagai tempat termasuk departemen kesehatan negara bagian dan lokal dan rumah sakit.
McKesson adalah perusahaan yang mengadakan perjanjian dengan CDC dalam pendistribusian vaksin tersebut.
Kekhawatiran
Kabar memo dari CDC bertepatan dengan ucapan Dr. Anthony Fauci, direktur Institut Nasional Penyakit Menular dan Alergi, yang menyebut dirinya percaya vaksin Covid-19 yang "aman dan efektif" pada akhir tahun ini.
Baca: Masyarakat Akan Dapatkan Vaksin Gratis, Pemerintah Siapkan Untuk 93 Juta Penduduk Indonesia
Namun, dalam wawancara pekan lalu dengan Reuters, mengingatkan adanya potensi bahaya dari vaksin bila vaksin itu belum disetujui.
"Satu potensi bahaya bila vaksin diluncurkan secara prematur adalah bisa menyulitkan, jika tak mustahil, vaksin lain dalam hal mendaftarkan orang-orang dalam pengujian vaksin itu.
Para pakar kesehatan lain juga menyatakan keraguannya tentang peluncuran vaksin sebelum uji klinis selesai.
Mereka mengatakan penyaluran vaksin itu kepada masyarakat dapat menimbulkan risiko keamanan dan memperkuat sentimen anti-vaksinasi.
Pengecekan keamanan
Patricia Zettler, mantan Associate Chief Counsel di Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) berkata kepada Washington Post, "Saya pikir sangat penting penting bagi kita untuk memiliki bukti kuat mengenai keamanan dan kemanjuran yang mendukung sebuah vaksin sebelum FDA memberi persetujuan."
Menurut Associated Press, beberapa departemen kesehatan negara bagian mengatakan mereka kekurangan petugas, uang, dan peralatan untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksin dan kemudian untuk menyalurkan, mengurusnya, dan membawa ratusan juta dosis.
Baca: Distribusi Vaksin Covid-19 Akan Jadi Tantangan di Beberapa Negara, Butuh Tempat Penyimpanan Khusus
"Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan progam vaksinasi ini, dan tidak akan sepenuhnya selesai pada 1 November," kata direktur muda edukasi imununisasi di Koalisi Aksi Imunisasi, sebuah organisasi edukasi dan advokasi vaksin di Minnesota kepada AP.
"Negara-negara bagian akan membutuhkan sumber daya keuangan yang lebih besar daripada yang mereka miliki sekarang," kata dia.
(Tribunnewswiki/Tyo)
