Puluhan Perusahaan Digital Akan Tarik Pajak 10 Persen: Twitter, Shopee dan Zoom Mulai 1 Oktober

Zoom, Twitter, Shopee, Skype dan perusahaan lainnya masuk gelombang ketiga


zoom-inlihat foto
ilustrasi-shopee.jpg
Tribun Pontianak
Ilustrasi Shopee. Shopee akan menarik PPN 10% mulai 1 Oktober 2020


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Puluhan perusahaan digital yang sudah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Per Selasa, (8/9/2020), ada 28 perusahaan dan PPN yang ditarik sebesar 10% dari nilai transaksi barang/jasa digital.

Perusahaan-perusahaan tersebut akan dibagi menjadi tiga gelombang

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Perusahaan yang masuk gelombang pertama adalah Amazon Web Service Inc., Google Asia Pasific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., Netflix Internasional B.V. dan, Spotify AB.

Keenam perusahaan tersebut per 1 Agustus lalu sudah menerapkan ketentuan PPN.

Baca: Pendapatan Turun Saat Pandemi, Kerjasama Kemenperin dengan Shopee Dongkrak Pendapatan IKM Fesyen

Logo Amazon.com, satu dari e-comerce mulitinasional dan terbesar dunia
Logo Amazon.com, satu dari e-comerce mulitinasional dan terbesar dunia (Tangkap Layar amazon.com)

Gelombang kedua yaitu  TikTok Pte. Ltd, Facebook Ireland Ltd., Facebook Payments International Ltd., Facebook Technologies International Ltd., Amazon.com Services LLC, Audible, Inc., Alexa Internet, Audible Ltd., Apple Distribution International Ltd., dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd. 

Kesepuluh perusahaan ini per 1 September sudah tarik PPN.

Gelombang ketiga yaitu Zoom Video Communications, Inc., Twitter Asia Pasific Pte. Ltd., Twitter International Company, dan PT Shopee International Indonesia, LinkedIn Singapore Pte. Ltd., McAfee Ireland Ltd., Microsoft Ireland Operations Ltd., Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd., PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd., Skype Communications SARL, PT Jingdong Indonesia Pertama.

Gelombang ketiga ini akan menarik PPN sebesar 10% dari konsumen per 1 Oktober 2020.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan , dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menjelaskan secara teknis, jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10%  dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. 

Baca: Diduga Melanggar Hak Cipta, TikTok Digugat Jutaan Dolar oleh Perusahaan Teknologi Vietnam VNG

Yoga mengatakan pihaknya terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka.

“Sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah. Jumlah total yang ditunjuk sebagai pemungut PPN hingga hari ini berjumlah 28 badan usaha,” kata Yoga dalam keterangan resminya, Selasa (8/9). 

Sebagai catatan, khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Diharuskan Bayar Pajak di Indonesia, Ini Kata Disney+ Hotstar

Layanan streaming Disney+ Hotstar resmi hadir di indonesia awal September ini.

Kehadirannya bersamaan dengan rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan OTT asing.

Ilustrasi Disney+ hotstar
Ilustrasi Disney+ hotstar (Geekculture)

Menanggapi hal itu, Regional Lead, Emerging Markets, The Walt Disney Company APAC, Amit Malhotra mengatakan pihaknya siap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia.

"Kami berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah lokal, dengan tetap menjaga harga yang menarik bagi konsumen," ujar Malhotra kepada KompasTekno melalui e-mai, Selasa (8/9/2020).

Baca: Rutin Jadi Korban Bully Kebijakan Presiden Donald Trump, TikTok Mulai Serang Balik Amerika Serikat

Walt Disney Company sendiri juga telah masuk dalam daftar 10 perusahaan global yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, bersamaan dengan Netflix, TikTok, Amazon, dll.

Per 1 September 2020, 10 perusahaan tersebut wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved